Komisi II dan Kementerian ATR BPN Bentuk Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Tanah

09-07-2020 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian ATR/BPN di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Foto : Geraldi/Man

 

Pada tanggal 23 Juni 2020 Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN sepakat untuk membentuk tim bersama untuk menyelesaikan konflik dan sengketa lahan. Sesuai dengan hasil keputusan rapat internal Komisi II DPR RI tanggal 2 Juli 2020, Komisi II DPR RI telah membentuk tim kerja terkait dengan penyelesaian permasalahan kasus-kasus pertanahan dan tata ruang.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian ATR/BPN guna membahas pembentukan tim kerja terkait penyelesaian permasalahan kasus-kasus pertanahan dan tata ruang, serta membicarakan mekanisme kerja tim kerja tersebut di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

 

“Selama masa sidang pertama setelah dilantik sampai hari ini, Komisi II banyak sekali mendapatkan pengaduan terkait dengan soal sengketa, baik pertanahan maupun tata ruang. Baik bersifat perorangan maupun juga yang terkait dengan badan hukum perusahaan maupun kelompok. Oleh karenanya, Komisi II sebagai bagian dari presentasi masyarakat perlu juga menyampaikan dan menindaklanjuti terkait dengan laporan-laporan dan aspirasi yang dikirimkan kepada Komisi II,” ucap Saan.

 

Terkait soal laporan dan aspirasi tersebut, tambah Saan, Komisi II sudah mencoba memetakannya. Sebab tidak semua yang berkaitan dengan aduan itu bisa begitu saja direspon. “Kita akan selektif dan sedetail mungkin untuk bisa memproses aduan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat di seluruh Indonesia ini,” tuturnya.

 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian ATR/BPN  akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa objektif dan tidak ada conflict of interest terkait dengan penanganan persoalan pertanahan maupun tata ruang.

 

“Kita akan petakan bersama-sama, mana yang bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN. Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019, Kementerian ATR/BPN juga banyak menerima aduan terkait sengketa atau konflik pertanahan dan tata ruang. Semua akan kita bahas dan selesaikan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” tutup Saan. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Tepis Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020
04-08-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru...
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...