KLHK Harus Temukan Teknologi Klasifikasi Sampah

09-07-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto. Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera menemukan cara dan teknologi untuk mengklasifikasikan sampah. Hal ini penting agar negara bisa terhindar dari sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pernyataan ini dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KLHK.  

 

"Problem kita mengklasifikasikan sampah. Kita dorong saja KLHK membuat program untuk bisa mempercepat mengklasifikasikan sampah ini, seperti negara-negara lain. Sehingga kita tidak kesulitan lagi mengatasi ini. Supaya ada cara dan teknologi yang cepat untuk mengklasifikasikan, problem utamanya di sana," papar Hermanto di Ruang Rapat Komisi IV Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

 

Berdasarkan sifatnya, jenis sampah dibagi menjadi tiga yaitu sampah organik, sampah anorganik dan beracun. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

 

Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sebagai sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya.

 

Kemudian ada juga sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Contoh sampah beracun ialah seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain. Diterangkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang termasuk sampah B3 ialah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Ciri sampah B3 yang lain ialah sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan yang timbul secara periodik.

 

Pengklasifikasian sampah ini dianggap penting untuk mendapatkan sisi benefit. Meskipun demikian Hermanto mempertanyakan soal impor sampah, apakah produksi sampah dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan industri nasional.

 

"Dalam prespektif yang bersifat benefit kita melihat keekonomian sampah ini seperti apa. Memang ada kebutuhan industri, tapi apakah produksi sampah di dalam negeri ini belum bisa memenuhi kebutuhan industri," tanya Politisi dari Fraksi PKS. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Cipta Kerja Urgen Muat Ketentuan Minimum Kebun Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Dok/Man Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai disentuh...
Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Serapan Garam Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk turun tangan memberikan perhatian pada petani garam yang mulai...
GGPC Bisa Jadi ‘Role Model’ Pengembangan Tanaman Hortikultura
22-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai perusahaan hortikultura PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC), Lampung, bisa menjadi...
Pajak Ekspor Hortikultura Tinggi, Komisi IV Akan Bersurat Kepada Kemenkeu
22-07-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mendapat masukan dari Direksi PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC) mengenai pengenaan pajak yang sangat tinggi...