PEN Butuh Implementasi yang Jelas

10-07-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi. Foto : Istimewa/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi mengatakan, butuh kepastian hukum dan impelementasi yang jelas di lapangan dalam Program Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar perekonomian Indonesia tidak terpuruk dan terkoreksi lebih dalam akibat pandemi.

 

Dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Jumat (10/7/2020), Intan menekankan agar pemerintah mengeluarkan relaksasi iuran bagi peserta BP Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yaitu berupa pemotongan sebesar 90 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sementara untuk Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) hanya penundaan pembayaran.

 

Sehingga, total anggaran yang dapat dihemat mencapai Rp 12,36 triliun. Berasal dari fasilitas JKM sebesar Rp 1,3 triliun, fasilitas JKK Rp 2,6 triliun, dan fasilitas JP Rp 8,74 triliun. Namun, peserta BP Jamsostek belum dapat menikmati relaksasi itu, karena aturan yang belum dituang dalam Praturan Pemerintah (PP).

 

"Sayangnya, hingga kini PP sebagai payung hukum implementasi program tersebut belum juga terbit. Hal ini saya pertanyakan saat rapat kerta Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya, perlu waktu untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara teknis, padahal skema tersebut dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)" imbuhnya.

 

Rencananya relaksasi  penyesuaian iuran dimulai April dan dapat diperpanjang selama 3 bulan. “Sementara saat ini sudah berada di pertengahan Juli 2020 dan masih terbentur aturan untuk implementasi konkret," tukas politisi Fraksi PAN itu. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sekolah Jadi Klaster Covid-19, DPR Minta Siswa Tetap Belajar di Rumah
13-08-2020 / KOMISI IX
Penyebaran Covid-19 semakin meluas. Setelah pasar dan perkantoran menjadi klaster penyebaran virus tersebut, kini sejumlah sekolah juga dikabarkan telah terpapar...
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
07-08-2020 / KOMISI IX
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah...
Pemerintah Perlu Selidiki Latar Belakang Keilmuan Hadi Pranoto
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap latar belakang keilmuan Hadi Pranoto. Sebelumnya, Hadi...
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol...