PEN Butuh Implementasi yang Jelas

10-07-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi. Foto : Istimewa/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi mengatakan, butuh kepastian hukum dan impelementasi yang jelas di lapangan dalam Program Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar perekonomian Indonesia tidak terpuruk dan terkoreksi lebih dalam akibat pandemi.

 

Dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Jumat (10/7/2020), Intan menekankan agar pemerintah mengeluarkan relaksasi iuran bagi peserta BP Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yaitu berupa pemotongan sebesar 90 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sementara untuk Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) hanya penundaan pembayaran.

 

Sehingga, total anggaran yang dapat dihemat mencapai Rp 12,36 triliun. Berasal dari fasilitas JKM sebesar Rp 1,3 triliun, fasilitas JKK Rp 2,6 triliun, dan fasilitas JP Rp 8,74 triliun. Namun, peserta BP Jamsostek belum dapat menikmati relaksasi itu, karena aturan yang belum dituang dalam Praturan Pemerintah (PP).

 

"Sayangnya, hingga kini PP sebagai payung hukum implementasi program tersebut belum juga terbit. Hal ini saya pertanyakan saat rapat kerta Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya, perlu waktu untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara teknis, padahal skema tersebut dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)" imbuhnya.

 

Rencananya relaksasi  penyesuaian iuran dimulai April dan dapat diperpanjang selama 3 bulan. “Sementara saat ini sudah berada di pertengahan Juli 2020 dan masih terbentur aturan untuk implementasi konkret," tukas politisi Fraksi PAN itu. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan
03-08-2020 / KOMISI IX
Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Sinovac asal China akan diujikan mulai Agustus pada 1.620 relawan. Bedasarkan laporan Kepala...
Pekerja Kantoran Mestinya Lebih Paham Protokol Kesehatan
29-07-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, tren perkantoran sebagaiklaster baru penyebaran virus Corona (Covid-19) adalah sebuah ironi, mengingat...
Kasus Covid-19 Makin Tinggi, Pemerintah Diminta Serius Tanggulangi Pandemi
28-07-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mengatakan dalam beberapa minggu terakhir, penambahan jumlah warga positif Covid-19 sangat besar. Dalam...
Rahmad Handoyo Dorong Riset Farmasi Berbasis Kearifan Lokal
27-07-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, Indonesia tidak boleh terlena terhadap dominasi obat-obat impor. Ia mendorong riset farmasi...