Eksistensi PT. Pos Butuh Aksi Korporasi yang Signifikan

11-07-2020 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman. Foto : Erlangga/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman menilai apabila PT. Pos Indonesia ingin tetap eksis di kancah bisnis negara, maka mereka harus segera melaksanakan aksi korporasi yang signifikan. Hal tersebut bisa dimulai dari melakukan digitalisasi untuk berkompetisi dengan para pesaingnya yang memang melakukan hal tersebut.

 

Hal tersebut dinyatakannya ketika mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat PT. Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/7/2020). Menurut Mahfudz juga, PT. Pos harus mampu menciptakan iklim kerja yang kompetitif kepada para karyawannya untuk memacu peningkatan income perusahaan.

 

“Harus ada loncatan yang luar biasa untuk mengatasi masalah ini. Ya memang tantangannya itu, kalau di satu sisi dia punya jaringan yang luas, aset yang banyak. Kemudian di satu sisi punya persoalan kelebihan jumlah SDM yang memerlukan penanganan tersendiri. Barangkali gemuknya SDM ini juga jadi beban bagi korporasi sehingga terus merugi,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

 

Mahfudz mengatakan juga agar aset-aset yang dimiliki PT. Pos harus bisa menjadi resources untuk memaksimalkan pendayagunaan yang menghasilkan revenue. Selain itu pengembangan teknologi digital yang terus diusahakan oleh PT. Pos, menurutnya harus benar-benar ditekuni dengan serius.

 

“Kita tahu memang banyak teknologi digital coba dikembangkan. Namun sejauh mana ada wilingnes dari korporasi untuk mendayagunakan potensi itu sendiri sehingga akan menjadi satu kekuatan yang real. Saya kira belum terlambat untuk melakukan itu,” tekan legislator dapil Jawa Barat VI itu.

 

Mahfudz berharap PT. Pos dapat terus mempertahankan eksistensinya, karena perusahaan ini memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. “Bahkan sejak zaman Belanda. Jadi sebagai bagian dari khazanah heritage ini saya kira PT. Pos ini perlu dipertahankan saya kira jangan sampai kemudian tergusur,” tandasnya. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan Masukkan BUMN Pariwisata ke 'Holding' Aviasi
13-08-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menyarankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pariwisata sebaiknya tidak dimasukkan ke holding BUMN...
Percepat Realisasi Penyaluran Bantuan UMKM Terdampak Covid-19
12-08-2020 / KOMISI VI
Pada momentum Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2020, Anggota Komisi VI...
Kawal Ratifikasi Perdagangan Internasional Agar Tetap Berpihak Pada Rakyat
10-08-2020 / KOMISI VI
Awal Februari 2020, DPR RI menetapkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Terkait dengan...
Vaksin Covid-19 Harus Gratis
07-08-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar. Foto : Istimewa/Man Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar meminta agar vaksin Covid-19...