F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19

13-07-2020 / LAIN-LAIN

Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Foto : Istimewa/Man

 

Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) oleh Pemerintah yang belum sepenuhnya sesuai harapan. Penyerapan dana penanganan Covid-19 yang belum maksimal, juga disebutkan Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono, sebagai concern F-PD yang terus disampaikan kepada Pemerintah.

 

“Distribusi peralatan kesehatan, juga belum maksimal. Kami merasakan keprihatinan tenaga medis, bagaikan tentara di garis perbatasan yang hendak berperang, tetapi tidak dibekali dengan senjata,” tukas Ibas saat menerima Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Ibas didampingi Pimpinan dan Anggota F-PD DPR RI, sementara IDI dipimpin Ketua Umum IDI Dr. Daeng M Faqih.

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menegaskan, komitmen keberpihakan F-PD terang benderang ditunjukkan dalam berbagai sikap. Selain membantu masyarakat melalui program sosial, F-PD sudah sejak awal menyampaikan rekomendasi penanganan Covid-19, dan menolak pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU), seperti RUU Cipta Kerja dan RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP), agar Pemerintah dan DPR RI fokus pada penanganan Covid-19 dan segala dampaknya.

 

Ibas menyampaikan bahwa F-PD dan Partai Demokrat turut serta meringankan beban masyarakat melalui “Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona” dan “Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi”. “Alhamdulillah, walaupun tidak sebesar pertolongan yang memang dibutuhkan Tanah Air, kami menggalang support dari internal kader, Anggota F-PD dan dari jejaring lainnya yang kemudian kita menyerahkan bantuan-bantuan secara langsung dan secara nasional,” kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.

 

Dalam pertemuan ini IDI mengungkapkan sejumlah perkembangan Covid-19, di antaranya bahwa kasus positif Covid-19 per 8 Juli bertambah 1.853 kasus baru, yang merupakan angka tertinggi dengan total akumulatif mencapai 68.079 orang. Ada beberapa faktor yang mendorong kenaikan jumlah positif Covid-19 yang terkonfirmasi, yaitu pemeriksaan orang yang datang ke rumah sakit dan orang yang terlacak dalam pelacakan dari kasus positif meningkat. Selain itu ada peningkatan di lokasi tertentu, kemampuan laboratorium untuk memeriksa jumlah sampel meningkat.

 

Proses diagnostik pada kasus Covid-19 juga dinilai lamban. Hal ini menjadi kelemahan penanganan Covid-19 di Indonesia. “Kemampuan laboratorium masih sangat terbatas, sehingga antrean sampel yang sangat banyak membutuhkan waktu kisaran 1-2 minggu hingga sampel atau diagnosanya bisa diketahui. Persoalan ini mesti segera ada solusinya dalam menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan,” kata Ketua IDI Daeng M Fiqih.

 

IDI juga menyampaikan, ketika Pemerintah mulai melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah, jumlah tenaga medis yang meninggal juga meningkat. IDI mencatat, 48 dokter tutup usia di tengah wabah hingga 8 Juli 2020. “Sebagian dokter meninggal setelah kontak dengan pasien tanpa gejala yang berobat ke klinik mereka. Selain dokter, 41 perawat tutup usia setelah terinfeksi virus Corona,” tambah Daeng.

 

IDI menegaskan bahwa pelonggaran PSBB dinilai terlalu dini, karena angka kasus baru saja mencapai puncaknya sementara tes massif saja belum sepenuhnya dilakukan. IDI menilai, kebijakan pemulihan ekonomi—antara lain melalui keputusan menjalankan masa new normal kerap tidak mengikuti arah pandangan soal kesehatan masyarakat. “Hal itu seperti pembukan mal-mal, tempat wisata, sekolah, hotel, dan sarana hiburan lain. Ini dapat menjadikan kasus Covid-19 dapat melonjak dan tidak dapat terkontrol lagi,’’ papar Daeng

 

Hal lain, Kementerian Kesehatan menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi untuk mendeteksi virus Covid-19 sebesar Rp 150.000 yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/28755/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi rapid test antibodi. “Namun, belum ada standarisasi harga untuk tes swab yang saat ini harganya cukup mahal dengan besaran yang variatif. Padahal pasar semakin kompetitif, harusnya harganya menjadi lebih murah, jangan sampai tes ini menjadi ladang bisnis. Untuk itu, HET dan tata niaga untuk tes swab juga perlu ditetapkan guna memberikan kepastian harga pada masyarakat,” ungkap Daeng.

 

Di sisi lain, Kemenkes mencatat 68.000 kasus penyakit DBD di Indonesia kumulatif hingga Juni 2020 dengan 100-500 kasus harian. Daerah yang mencatat kasus Covid-19 tertinggi juga memiliki kasus DBD yang tinggi. Diketahui, 439 dari 460 kabupaten/kota memiliki kasus Covid-19 yang disebut sebagai infeksi ganda. Persoalan lain, realisasi pencairan insentif untuk tenaga medis baru 7,80 persen dari dana insentif sebesar Rp 5,6 triliun. Untuk itu, perlu ada upaya akselerasi proses verifikasi pencairan insentif tenaga kesehatan.

 

Dalam kesempatan ini juga disampaikan keprihatinan terhadap munculnya kasus terbaru, yakni 200 orang Calon Perwira TNI AD di Jawa Barat yang positif Covid-19. Kasus lain, sebanyak 84 tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Kota Jayapura diketahui positif terinfeksi selama melayani pasien di RSUD Jayapura Maret hingga Juni 2020.  (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota Parlemen Maju Pilkada Dinilai Tidak Harus Mundur
12-08-2020 / LAIN-LAIN
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika mencalonkan diri dalam Pilkada dinilai...
Syarat Pilkada, Legislator Usul Anggota Parlemen Tidak Perlu Mundur
12-08-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun...
Ekonomi Indonesia Jangan Sampai Masuk Jurang Resesi
10-08-2020 / LAIN-LAIN
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 mengalami kontraksi atau-5,32 persen dibandingkan...
Pemenuhan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Merupakan Wujud Kehadiran Negara
07-08-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengajak anak-anak penyandang disabilitas untuk tidak rendah diri dalam pergaulan, baik...