Pemerintah Diminta Gratiskan ‘Rapid Test’ untuk Masyarakat Tidak Mampu

13-07-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta agar pemerintah dapat menggratiskan rapid test Covid-19 bagi masyarakat tidak mampu. Ia mengungkapkan, seharusnya ada formulasi dan aturan agar masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin dan tidak mampu dapat menjalani rapid test dengan biaya ditanggung pemerintah. 

 

Dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, baru-baru ini, ketersediaan dan keterjangkauan rapid test Covid-19 menjadi hal yang penting di tengah kebijakan new normal. "Dengan konsep new normal yang terus digalakkan, kebutuhan masyarakat akan surat keterangan bebas Covid-19 sebagai syarat bepergian dengan transportasi umum tentu makin tinggi. Kasihan jika rakyat tidak bisa mobilitas karena biayanya mahal,” ungkap Netty.

 

Begitu juga para karyawan yang mau kembali bekerja, perusahaan mensyaratkan harus ada surat keterangan bebas Covid-19, sementara perusahaan tidak membiayai tes-nya. Kebijakan seperti ini diwarnai kritik dari kalangan pengelola fasilitas Kesehatan, praktisi kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia karena pemerintah dianggap tidak memperhatikan harga alat tes di tingkat distributor dan komponen biaya lainnya yang timbul.

 

"Seharusnya dikomunikasikan dulu dengan pihak-pihak terkait, agar tidak menimbulkan gejolak dan kritik. Saat ini banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang cash flow-nya kurang baik. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan, baik masyarakat maupun tenaga medis yang memberikan pelayanan," ujar politisi Fraksi PKS itu.

 

Netty sependapat, masukan dari IDI yang meminta pemerintah mempertimbangkan komponen biaya lain yang harus dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan dalam proses tes Covid-19. "Pemerintah seharusnya mensubsidi atas kelebihan biaya yang dikeluarkan fasilitas kesehatan. Kemudian pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat tes dengan harga terjangkau dan valid hasilnya untuk menekan biaya. Jika ada produksi dalam negeri yang bagus, kenapa harus gunakan yang impor?" lanjutnya.

 

Selain itu, Netty juga menyoroti minimnya peran pemerintah dalam memastikan kualitas penatalaksanaan rapid test di pusat-pusat pelayanan kesehatan. "Upaya mengendalikan tarif rapid test harus diikuti dengan menggencarkan pengawasan agar alat tes benar-benar valid, akurat dan berkualitas. Pastikan akurasi alat test dan bahannya serta harus dilakukan oleh tenaga kesehatan," ujarnya.

 

Terkait info maraknya penjualan alat rapid test melalui lapak e-commerce, Netty mengingatkan pemerintah agar menertibkan penjualan secara bebas di lapak tersebut. "Perlu ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat. Kita tidak tahu bagaimana standar akurasinya, dari mana sumbernya. Lebih baik masyarakat melakukan tes di fasilitas kesehatan resmi yang melayani permintaan rapid test," jelasnya.

 

Netty meminta pemerintah makin sigap melakukan upaya terobosan penanganan Covid-19, mengingat lonjakan kasus baru yang telah menembus rekor di atas 2000 per hari. "Saya melihat masyarakat makin banyak mendatangi pusat keramaian, mengabaikan penggunaan masker, dan berperilaku seolah Indonesia sudah aman dari ancaman Covid-19. Saya berharap ini tidak jadi petaka," tandasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sekolah Jadi Klaster Covid-19, DPR Minta Siswa Tetap Belajar di Rumah
13-08-2020 / KOMISI IX
Penyebaran Covid-19 semakin meluas. Setelah pasar dan perkantoran menjadi klaster penyebaran virus tersebut, kini sejumlah sekolah juga dikabarkan telah terpapar...
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
07-08-2020 / KOMISI IX
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah...
Pemerintah Perlu Selidiki Latar Belakang Keilmuan Hadi Pranoto
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap latar belakang keilmuan Hadi Pranoto. Sebelumnya, Hadi...
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol...