Revisi UU SKN Untuk Tingkatkan Prestasi Semua Cabor

13-07-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual dengan pakar olahraga dan para atlet olahraga, Senin (13/7/2020). Foto : Jaka/Man

 

Komisi X DPR RI yang ingin merevisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) lewat Panja RUU SKN melihat, olahraga prestasi belum merata ke semua cabang olahraga (cabor). Untuk itu, revisi UU ini ditujukan bagi peningkatan cabor lain, selain yang sudah berprestasi seperti bulutangkis dan angkat besi.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual dengan pakar olahraga dan para atlet olahraga, Senin (13/7/2020). Saat ini Komisi X memang mengagendakan revisi UU SKN yang sudah diundangkan sejak 2005. Selain untuk memajukan prestasi semua cabor, juga untuk menjangkau masyarakat, dan menampung perkembangan dunia olahraga.

 

“Ada rencana kita akan merevisi UU SKN. Kenapa harus direvisi? UU SKN dibuat tahun 2005 di Komisi X. Saat itu, kita belum menduga ada perkembangan dunia olahraga. Tujuan utama UU ini untuk memperbaiki sistem keolahragaan kita. Namun, kenyataannya sejak 2005 sampai saat ini sudah berjalan 15 tahun justru olahraga kita tidak berkembang pesat. Hanya satu dua cabor yang tembus pada pasaran dunia," ungkap Dede.

 

Hadir dalam rapat virtual itu, tokoh olahraga Joko Pekik yang juga dosen Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Yogyakarta. Hadir pula secara virtual legenda bulu tangkis nasional Susi Susanti, serta mantan pesepak bola Bambang Pamungkas. Masih ditemukannya keluhan para atlet dan mantan atlet juga menjadi agenda pembahasan RUU SKN ini.

 

Kapasitas RUU SKN ini, lanjut politisi Partai Demokrat itu, ingin pula menjangkau masyarakat luas dengan tradisi hidup sehat. Selama ini, tutur Dede, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang masyarakatnya kurang fit dan sehat. "Itu kenapa angka peserta dan pasien BPJS makin lama makin meningkat, karena kurangnya olahraga di masyarakat atau kurang peran mengolahragakan masyarakat itu sendiri," papar Dede lagi.

 

Dijelaskan legislator dapil Jawa Barat II tersebut, dunia olahraga sendiri terbagi dalam tiga kategori, yaitu olahraga prestasi, olaharaga pendidikan, olahraga rekreasi, dan ke depan ada olahraga digital. Yang terakhir itu jadi perkembagan terbaru di dunia olahraga yang coba ingin dijangkau oleh Panja RUU SKN. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Daerah Diminta Kembangkan Konsep ‘Sport Tourism’
13-08-2020 / KOMISI X
AnggotaKomisi X DPR RI A.S Sukawijaya meminta daerah-daerah yang nantinya ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021 untuk...
Belum Ada Kebijakan Komprehensif Pemulihan Pariwisata
08-08-2020 / KOMISI X
Terpuruknya sektor pariwisata akibat wabah virus Corona (Covid-19) , belum bisa cepat pulih karena pemerintah sendiri belum memiliki kebijakan komprehensif....
Kesehatan dan Keselamatan Harus Diprioritaskan pada Perluasan Pembelajaran Tatap Muka
07-08-2020 / KOMISI X
Pemerintah mengumumkan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19 melalui kanal Youtube Kemendikbud, RI pada Jumat (7/8/2020). Dalam kanal Youtube...
Optimalisasi PJJ, Anggaran POP Bisa Dialihkan Pengadaan Jaringan Internet
06-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) dialihkan untuk menambah hotspot jaringan...