Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kembali Penerapan PSBB

13-07-2020 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat di doorstop wartawan di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Foto : Yoga/Man

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), apabila angka penyebaran virus Corona (Covid-19) terus meningkat. Hal itu disampaikan Dasco mengingat dalam beberapa hari terakhir kasus positif virus Corona di sejumlah wilayah Indonesia terus mengalami peningkatan cukup pesat.

 

“Salah satunya kemungkinan yang perlu dipertimbangkan kembali adalah pengetatan PSBB di sejumlah daerah yang tingkat penyebarannya tinggi,” kata Dasco kepada wartawan di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu, kebijakan Pemerintah harus dinamis seiring perkembangan penyebaran virus Covid-19.

 

“Jadi, kita tidak bilang bahwa ada pemerintah daerah yang gagal, tetapi karena virusnya dinamis, ya kita harus juga dinamis mempersiapkan beberapa opsi protokol,” ucap politisi F-Gerindra itu. Dasco menuturkan, selama virus Covid-19 belum ditemukan vaksinnya, maka penyebarannya juga harus disikapi dinamis. Apalagi potensi penyebaran di sejumlah wilayah Indonesia diprediksi masih cukup tinggi.

 

“Karena itu Pemerintah juga harus menyiapkan beberapa opsi protokol kesehatan, karena hampir di seluruh negara saat ini belum ada yang pasti bagaimana cara penanganan virus Covid-19 yang dinamis ini,” tandasnya.

 

Sebagaimana diketahui, pekan lalu Indonesia melaporkan penambahan tertinggi harian, yakni 2.657 kasus Covid-19 dalam sehari. Penambahan jumlah kasus positif tersebut merupakan terbanyak sepanjang kasus pertama ditemukan pada Maret lalu. Bahkan, Minggu (12/7/2020), jumlah penambahan pasien Covid-19 di DKI Jakarta juga memecahkan rekor, yakni sebanyak 404 kasus. Kini, total kasus terkonfirmasi secara nasional per Senin (13/7/2020) ini sebanyak 75.699 kasus. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perma 1 Tahun 2020 Dinilai Agar Tak Ada Disparitas Vonis Koruptor
04-08-2020 / PIMPINAN
Mahkamah Agung (MA) pada awal Agustus ini telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan sebagaimana...
Publik Figur Harus Bantu Pemerintah Ciptakan Suasana Kondusif
04-08-2020 / PIMPINAN
Di masa pandemi Covid-19, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh lapisan...
Pelaksanaan Kampanye Daring Masih Perlu Uji Coba
04-08-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa efektifitas pelaksanaan kampanye secara daring masih perlu diuji cobakan, mengingat hal...
Puan Maharani Harap RI - Turki Kerja Sama Temukan Vaksin Covid-19
04-08-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani berharap kerja sama Indonesia – Turki dalam pengadaan obat dan vaksin Covid-19 segera...