Yan Permenas Nilai Pemerintah Tak Konsisten Kawal Otsus

22-07-2020 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas saat menjadi pembicara dalam Diskusi Forum Legislasi. Foto: Runi/rni

 

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai pemerintah pusat tidak konsisten mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus untuk masyarakat Papua dan Papua Barat. Yan berpendapat dana otsus yang merupakan amanat dari UU tersebut tidak mensejahterakan rakyat Papua di Indonesia Timur.

 

Hal ini dikatakan Yan saat menjadi pembicara dalam Diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema  'Bagaimana Masa Depan UU Otonomi Khusus?' yang diinisiasi oleh Biro Pemberitaan Parmenen Setjen DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Ruang Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Selasa (21/7/2020).

 

"Pemerintah pusat seakan membiarkan daerah berjalan sendiri, tanpa arah dan tujuan yang jelas sesuai dengan target. Tidak ada pembagian kewenangan dari aspek pembangunan, yang mana menjadi prioritas daerah provinsi, yang mana yang menjadi prioritas kabupaten, dan mana yang menjadi prioritas dari pusat tidak jelas dari tataran otsus selama pelaksanaan," ungkap Yan.

 

Dari konteks itu, lanjut Yan, sampai dengan hari ini duit diberikan, namun kewenangan tidak diberikan dengan full. Kemudian kewenangannya pun juga tidak didukung dengan regulasi. Sehingga dari aspek itu memang sangat jauh dari harapan. Kesimpulannya, kalau kita lihat kontak sosial-politik, maka pemerintah pusat tidak konsisten dalam mengawal pelaksanaan implementasi UU Otsus,” sesalnya.

 

Jika dilihat dari konteks hukum, setelah implementasi Otonomi Khusus itu berlaku, pemerintah hanya mengeluarkan PP 54 untuk pembentukan Majelis Rakyat Papua. “Salah satu tantangan dan hambatan selama pelaksanaan otsus sampai 20 tahun berjalan. Kalau kita bicara lagi soal regulasi, daerah berusaha untuk menggenjot, memproteksi hak dan martabat orang asli Papua dengan mengeluarkan Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) dan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus)," katanya.

 

Ia menjelaskan, selama 10 tahun Perdasi dan Perdasus yang sudah dikeluarkan hingga saat ini selalu mentok di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. “Padahal secara sah sebenarnya itu bisa dilaksanakan, tetapi karena tidak sinkron dengan aturan lain, maka Perdasi dan Perdasus tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa diregistrasi oleh Kemendagri,” ungkapnya

 

Dengan demikian sehingga, kemudian Perdasus yang mengatur dan memproteksi secara khusus hak dasar orang asli Papua, kemudian PP yang mengatur secara garis besar dengan berbagai kebijakan dalam implementasi pasal-per pasal di dalam UU Otsus tidak bisa dilakukan dengan konsisten.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, dana untuk Papua bakal berakhir pada tahun 2021. Sampai tahun kemarin, pemerintah tercatat telah mengeluarkan Rp 83,36 triliun untuk dana otsus Papua serta Papua Barat. Namun, capaian pembangunan otonomi khusus untuk  menciptakan orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri tidak terealisasi dengan baik.

 

Sehingga, menurut Yan dalam pelaksanaan otsus di Papua, fokus pemerintahan hanya membangun infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan di sana. “Menurut saya, kalau SDM Papua tidak kita bangun, maka infrastruktur yang disediakan pemerintah pun, orang Papua akan membeli jasa lagi dari orang lain,” katanya seraya menambahkan, kesewenagan pemerintah pusat terkait dana Otsus Papua itu pun tidak didukung dengan regulasi. Sehingga dari aspek tersebut memang sangat jauh dari harapan.

 

Dalam diskusi itu, Sekretaris Daerah Kota Jayapura Frans Pekey menambahkan, perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Indonesia sampai hari ini menjadi salah satu pokok persoalan. Dimana sampai hari ini masyarakat Papua terus menyuarakan soal itu.

 

“Tidak optimalnya UU Otsus terkait pemerintah pusat yang tidak konsisten dalam menjalankan regulasi. Terutama di beberapa pasal yang juga terus disuarakan oleh orang Papua saat ini. Misalnya yang pengadilan HAM, komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan tidak dilakukan evaluasi otsus,” paparnya.

 

Lalu yang berikutnya adalah mekanisme untuk pencairan dana otsus selalu saja terlambat. Karena terlambat dicairkan, terlambat pula digunakan lalu kemudian bermasalah dalam pelaksanaannya. “Apalagi dengan kondisi Papua yang seperti ini. Sehingga kebanyakan selama ini, dana otsus itu mulai cair itu sekitar semester kedua ke atas. Artinya bahwa bulan Juni, Juli ke atas sampai dengan Desember, nah ini kan mempengaruhi dan bagaimana bisa dikelola atau dilaksanakan secara optimal,” keluhnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hidroponik Tunjang Ketahanan Pangan Nasional
03-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu menyatakan metode hidroponik perlu untuk lebih banyak digalakkan dalam rangka menunjang aspek ketahanan...
Potensi Destinasi Pariwisata Sumbar Sangat Menjanjikan
30-07-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan bahwa potensi pariwisata di Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini belum ter-eksplore dengan merata....
Lasarus Bantu Korban Kebakaran Rumah di Kapuas Hulu
29-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan, korban kebakaran rumah betangdi Desa Nanga Nyabau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akan mendapatkan...
Legislator Tinjau Program ‘Kotaku’ di Kutai Timur
28-07-2020 / LAIN-LAIN
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi percepatan Program Padat Karya Tunai (PKT) guna mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan...