Pajak Ekspor Hortikultura Tinggi, Komisi IV Akan Bersurat Kepada Kemenkeu

22-07-2020 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Direksi PT. GGPC, di Lampung, Selasa (21/7/2020). Foto : Andri/Man

 

Komisi IV DPR RI mendapat masukan dari Direksi PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC) mengenai pengenaan pajak yang sangat tinggi terhadap ekspor sejumlah komoditas hortikultura asal Lampung. Bahkan untuk masuk pasar Eropa dan Asia, komoditas seperti nanas dan pisang dikenakan pajak hingga 56 persen. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan pihaknya akan melayangkan surat ke Kementerian Keuangan terkait fakta pajak ekspor hortikultura yang sangat tinggi.

 

“Dalam waktu masa sidang yang akan datang, setelah kita minta masukan, bukan dari GGPC saja tapi juga dari berbagai pihak, kami akan buat surat ke Kementerian Keuangan. Bila perlu ke Kemenko Perekonomian atau ke Presiden, kami akan buat (surat). Kami akan sampaikan bahwa ini kenyataan di lapangan yang terjadi. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor apabila dikenakan pajaknya sangat tinggi,” kata Sudin usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Direksi PT. GGPC, di Lampung, Selasa (21/7/2020).

 

Sebelumnya, Government Relation PT. GGPC Willy Soegiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pajak ekspor seperti nanas dan pisang dikenai pajak tinggi saat masuk pasar Eropa atau Asia. Ia mencontohkan salah satunya adalah ekspor ke Turki dimana dikenai pajak hingga 56 persen. Padahal perdagangan ekspor dari Malaysia hanya dikenai pajak 35 persen. “Bertahun-tahun, produk ekspor kita suka mendapat koreksi di negara luar. Tapi Alhamdulillah, dengan (pajak selangit) itu pun kita masih bertahan," kata Willy.

 

Willy menjelaskan pada 2019, ekspor buah kaleng GGPC mencapai 13.500 kontainer dan buah segar sekitar 4.000 kontainer. “Ekspor per hari 40-50 kontainer. Pada 2019, Indonesia menjadi suplier nanas terbesar di dunia,” jelasnya. Willy menambahkan, saat ini pihaknya membutuh persetujuan hukum dan juga kemudahan perizinan usaha. "Kepada siapa lagi kami akan mengadu jika tidak ke wakil rakyat,” harap Willy. (man/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Intensif Terhadap Produksi Bawang Putih Lokal
01-10-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno mengatakan Indonesia harus mulai membangun kemandirian produk bawang putih lokal dengan mengintensifkan produksi dalam...
KLHK Didorong Selesaikan Target Penetapan Kawasan Hutan
01-10-2020 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar dapat lebih cepat dalam...
Kementerian LHK Diminta Susun Program yang Berdampak Langsung ke Masyarakat
24-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di tahun...
Perlu Pendampingan Terhadap Pemanfaatan Alsintan
23-09-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah memberikan apresiasi terhadap penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) oleh Kementerian Pertanian. Hal ini...