Baleg Bahas Isu Tata Ruang RUU Ciptaker

23-07-2020 / BADAN LEGISLASI

Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. Foto : Jaka/Man

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kini sedang membahas isu yang bersinggungan dengan tata ruang dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Untuk mendapatkan peta tata ruang secara nasional, semua pihak mesti terlibat. Pembahasan rencana tata ruang harus dimulai dari kabupaten/kota.

 

Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengemukakan hal ini saat mengikuti rapat Baleg dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2020). “Saya sering terlibat dalam penyusunan tata ruang. Tata ruang yang terkait dengan izin substantif itu tidak serta merta diputuskan oleh pemerintah pusat,” katanya.

 

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, ketika dirinya menjadi Anggota Komisi IV DPR RI pernah terlibat dalam penyusunan tata ruang bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ada tim padu serasi di KLHK yang punya otoritas menyusun peta tata ruang. Tim ini terdiri dari pemerintah daerah, akademisi, dan kementerian terkait dari pemerintah pusat.

 

"Mereka," kata Firman, "Merumuskan peta yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota. Bahkan, pemerintah kabupaten/kota meyerap juga dari kecamatan masing-masing,” tambahnya. Setelah disepakati di tingkat kabupaten/kota kemudian ditandatangani peta itu. Setelah ditandatangani barulah dibahas di tingkat provinsi.

 

Setelah provinsi selesai membahas, lanjut Firman, rencana tata ruang tersebut kemudian dikompilasi ke setiap provinsi untuk dibawa ke tingkat pusat. Di tingkat pusat di-godog lagi. Barulah di situ diputuskan. "Jadi, prosesnya tidak ada yang ditinggalkan. Inilah yang disebut tim tata ruang untuk mendapatkan izin substantif yang sedang dibahas Baleg ini," tutup legislator dapil Jawa Tengah III itu. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg Bahas DIM Bab III RUU Ciptaker
28-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kali ini membahas daftar investarisasi...
Kewenangan BPK Tereduksi Dalam RUU Cipta Kerja
27-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan oleh Pemerintah, yang saat ini sedang dalam tahapan pembahasan di...
Kewenangan RTR Tetap di Daerah
23-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Pembicaraan peta tata ruang ruang nasional masih terus dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pembahasan ini bagian dari klaster...
Baleg Bahas Isu Tata Ruang RUU Ciptaker
23-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kini sedang membahas isu yang bersinggungan dengan tata ruang dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU...