Madrasah dan Pesantren di Jatim Harus Tangguh Hadapi Covid-19

24-07-2020 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII Moekhlas Sidik (batik merah) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Pasuruan, Jawa Timur, Senin (20/7/2020). Foto : Eko/Man

 

Komisi VIII DPR RI telah menyetujui anggaran untuk bantuan operasional pesantren, bantuan opersional madrasah diniyah takmiliyah (MDT), bantuan operasional lembaga pendidikan Alquran (LPQ), dan bantuan pembelajaran online pada pesantren sebesar Rp 2,6 triliun. Wakil Ketua Komisi VIII Moekhlas Sidik memaparkan, hendaknya anggaran yang telah disetujui Komisi VIII ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadikan pengelolaan madrasah dan pesantren tangguh menghadapi pandemi Covid-19, khususnya di Jawa Timur.

 

"Kebijakan anggaran yang telah disetujui oleh Komisi VIII ini, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadikan pengelolaan madrasah dan pesantren tangguh menghadapi pandemi Covid-19, khususnya di Provinsi Jawa Timur,” papar Moekhlas saat memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Masjid Merah Moeklas Sidik, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (20/7/2020).

 

Agenda rapat Kunker ini diselenggarakan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Direktur Pesantren Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, yang mengambil tema pembahasan 'Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Pesantren dan Madrasah'.

 

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, tujuan tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Jawa Timur ini, perlu mengetahui mengenai penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan madrasah dan pesantren. Lebih-lebih, madrasah dan pesantren telah memulai tahun ajaran baru, walau madrasah dan pesantren dapat menjadi klaster penyebaran Covid-19. "Informasi dan data penanganan dampak Covid-19 terhadap pengelolaan madrasah dan pesantren akan dijadikan rujukan Komisi VIII dalam merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Agama RI," ungkap Moekhlas.

 

Moekhlas menjelaskan, penanganan terhadap pandemi Covid-19 menjadi perhatian Komisi VIII, karena juga berdampak terhadap pengelolaan madrasah dan pesantren. Misalnya, proses belajar mengajar di madrasah dan pesantren yang awalnya secara luring atau tatap muka menjadi secara daring atau virtual.

 

Maka untuk, meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan madrasah dan pesantren, Komisi VIII telah menyetujui refocusing anggaran madrasah tahap pertama melalui revisi anggaran sejumlah Rp 9,183 dan refocusing  anggaran pesantren tahap pertama sejumlah Rp 203 juta. (eko/sf) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Madrasah dan Pesantren di Jatim Harus Tangguh Hadapi Covid-19
24-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI telah menyetujui anggaran untuk bantuan operasional pesantren, bantuan opersional madrasah diniyah takmiliyah (MDT), bantuan operasional lembaga...
Kanwil Kemenag DIY Diimbau Jadi ‘Role Model’ Gerakan Modernisasi Keagamaan
21-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq berharap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi role...
DIY Provinsi Terbaik Tangani Covid-19
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terbaik dalam...
Realisasi Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Tepat
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunker...