Ali Zamroni: Kebijakan POP Kemendikbud Bikin Gaduh

27-07-2020 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni, Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menyesalkan kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang  dinilai telah membuat gaduh dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19. Ia menyebutkan, pembiayaan POP dibebankan pada APBN, yakni mencapai Rp 595 miliar.

 

Ironisnya, ada tiga organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dari POP Penggerak yaitu NU, Muhammadiyah dan PGRI. “Kita ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU dan lain lain," kata Ali dalam keterangan persnya, Senin (27/7/2020).

 

Seperti diketahui, PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak yang diluncurkan Kemendikbud. Mereka menilai pemilihan ormas dan lembaga pendidikan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal bantuan dana POP  tidak jelas dan  transparan.

 

Sementara itu, terkait masuknya Sampoerna dan Tanoto Foundation jadi mitra POP Kemendikbud, Ali menduga bahwa program ini sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar Rp 20 miliar di Program Organisasi Penggerak, sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud yang menandatangani SK POP merupakan Mantan Dekan di Universitas Sampoerna.

 

"Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan kemendikbud RI harus di evaluasi karena Pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," kata politisi dari Fraksi Gerindra ini.

 

Kendati demikian, Ali Zamroni memberikan apresiasi atas adanya POP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Untuk itu, ia meminta agar badan independen yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP tersebut bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.

 

“Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa, " tandas legislator dapil Banten I itu seraya berharap agar POP tetap diteruskan dan alokasi anggarannya dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria tertentu. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...