Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka

30-07-2020 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dalam kunjungan kerja Reses Anggota DPR RI di Kampus Universitas Nasional, Jakarta, Selasa (28/7/2020).Foto : Hamdis/Man

 

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya mahasiswa mengambil dua semeter atau setara 40 SKS untuk melakukan kegiatan magang di luar kampus, kurang tepat.

 

“Menurut saya kebijakan tersebut kurang tepat dan perlu ditinjau ulang. Salah satu alasannya karena hal ini dapat menghambat mahasiswa dalam memahami sejumlah mata kuliah pokok yang harus dikuasai sesuai program studinya, akibat diganti dengan kegiatan magang,” ujar Himmatul dalam kunjungan kerja Reses Anggota DPR RI di Kampus Universitas Nasional, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

 

Dijelaskannya, sejak awal digulirkannya kebijakan tentang Kampus Merdeka tersebut, sejumlah kampus swasta sudah menyatakan keberatan. Bahkan Komisi X DPR RI juga menerima aspirasi dari sejumlah perguruan tinggi swasta yang menyatakan tidak setuju dengan kebijakan ini. Oleh karena itu ia berjanji, saat dimulai masa sidang mendatang, akan mempertanyakan kepada Mendikbud, termasuk kendala-kendala yang dihadapi, serta bagaimana upaya mengatasinya.

 

Dalam kesempatan itu, dosen program studi Teknik Elektro Unas Riyanto Nugroho menyampaikan dampak yang terjadi jika kebijakan Kampus Merdeka dimana 40 SKS diganti dengan magang. “Jika ini diterapkan, mahasiswa tidak memiliki pemahaman yang kuat terkait sejumlah mata kuliah pokok seperti elektro dan fisika yang merupakan program studi yang dipelajarinya,” ungkap Riyanto.

 

Bahkan menurut Riyanto yang saat itu mendampingi Wakil Rektor III Unas Zainul Djumadin, Dekan Fakultas Teknik dan Sains Novi Azman, industri di Indonesia juga masih terbatas jumlahnya. Sehingga kampus, terutama kampus swasta akan kesulitan menempatkan mahasiswa-mahasiswanya untuk melakukan kegiatan magang. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Daerah Diminta Kembangkan Konsep ‘Sport Tourism’
13-08-2020 / KOMISI X
AnggotaKomisi X DPR RI A.S Sukawijaya meminta daerah-daerah yang nantinya ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021 untuk...
Belum Ada Kebijakan Komprehensif Pemulihan Pariwisata
08-08-2020 / KOMISI X
Terpuruknya sektor pariwisata akibat wabah virus Corona (Covid-19) , belum bisa cepat pulih karena pemerintah sendiri belum memiliki kebijakan komprehensif....
Kesehatan dan Keselamatan Harus Diprioritaskan pada Perluasan Pembelajaran Tatap Muka
07-08-2020 / KOMISI X
Pemerintah mengumumkan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19 melalui kanal Youtube Kemendikbud, RI pada Jumat (7/8/2020). Dalam kanal Youtube...
Optimalisasi PJJ, Anggaran POP Bisa Dialihkan Pengadaan Jaringan Internet
06-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) dialihkan untuk menambah hotspot jaringan...