Pembangunan Pusat Data Jangan Gunakan Dana Asing

30-07-2020 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta khawatir dengan rencana Pemerintah dalam percepatan pembiayaan dana asing untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia. Menurutnya pembiayaan oleh asing tersebut berpotensi terjadinya penambangan data yang nantinya akan semakin terbuka.

 

Hal tersebut ia utarakan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (30/7/2020). Sebelumnya Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mendorong percepatan pembiayaan Perancis untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia.

 

“Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastrukfur vital Pemerintah, harus dengan dana asing? Semua data Pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ. Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka,” jelasnya.

 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengingatkan Pemerintah agar kedaulatan data Indonesia jangan sampai tergadaikan, sehingga ia menekankan bahwa skema kerja sama harus diperjelas terkait persoalan teknis dan implementasinya. Menurutnya banyak pemain lokal Indonesia yang lebih kompeten.

 

“Di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. Bahkan ada cloud computing provider global yang 'numpang' di data center lokal kita. Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justeru kita membesarkan kepentingan asing,” tutur Sukamta.

 

Menurutnya pemerintah saat ini menghadapi era industri 4.0 dengan setengah hati terbukti dari skema pendanaan asing ini. “Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh,” tukas politisi dapil Yogyakarta itu mengakhiri. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan Hapus Sanksi Iklan Minuman Keras dan Eksploitasi Anak pada RUU Ciptaker
12-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengkritik penghapusan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan yang bertentangan dengan...
RUU Ciptaker Dapat Melemahkan Peran KPI
09-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dapat memperburuk kualitas penyiaran...
Abdul Kharis Minta Kemenlu Pastikan Keselamatan WNI Pasca Ledakan Lebanon
05-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang ibu kota Lebanon,...
Penyelesaian RUU PDP Semakin Krusial
05-08-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial...