RUU Cipta Kerja Urgen Muat Ketentuan Minimum Kebun Rakyat

04-08-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Dok/Man

 

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai disentuh dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Pasal 16 dalam UU tersebut dihapus dalam pembahasan RUU Ciptaker. Padahal, pasal ini penting untuk mengatur perkebunan rakyat.

 

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mengungkapkan hal ini dalam keterangan persnya, Selasa (4/8/2020). Ia menyerukan agar tanah hak usaha tidak ditelantarkan, ketentuan mengenai kewajiban mengusahakan kebun sebanyak 30 persen dalam 3 tahun dan 100 persen dalam 6 tahun harus tetap ada. "Pasal 16 UU Nomor 39 Tahun 2014 tidak perlu dilakukan revisi,” imbuh politisi PKS itu.

 

Menurut Hamid, UU Perkebunan sangat jelas mengatur perkebunan rakyat. Pada ayat (1) pasal 16 ditegaskan soal waktu pengusahaan kebun dan ayat (2) mengatur hak negara mengambil alih lahan yang tidak diusahakan. “Lahan bukan komoditas, melainkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelantaran atas tanah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara etik maupun ekonomi," tandasnya.

 

Daripada menelantarkan lahan, Pemerintah, imbau Hamid, perlu mengatur luasan kebun minimum bagi rakyat. Gagasan ini ia sampaikan agar regulasi ke depan tetap berpihak kepada rakyat. Legislator dapil Jawa Tengah IV ini mengatakan, mayoritas petani kita merupakan petani gurem atau petani dengan luas lahan di bawah 0,5 hektar. Membiarkan lahan terlantar adalah tidak tepat, lebih baik petani dengan luas lahan kecil diberikan hak kelola. Ini agar hasil produksinya meningkat dan berdampak bagi kesejahteraan petani.

 

“Indonesia merupakan negara agraris. Salah satu prioritas dalam menstabilkan ekonomi bangsa kita adalah pada pengelolaan lahan dan kebun. Ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua. Bila kita gagal mengelola lahan dan kebun maka kita bisa gagal menjadi sebuah bangsa," papar pria asal Wonogiri ini.

 

Seperti diketahui, saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPR sedang membahas omnbus law RUU Ciptaker. Hamid coba angkat bicara di tengah pembahasan klaster perkebunan dalam RUU tersebut. "Mumpung masih dibahas, jadi perlu ada masukan-masukan termasuk pada persoalan perkebunan rakyat," tutur Hamid. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Intensif Terhadap Produksi Bawang Putih Lokal
01-10-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno mengatakan Indonesia harus mulai membangun kemandirian produk bawang putih lokal dengan mengintensifkan produksi dalam...
KLHK Didorong Selesaikan Target Penetapan Kawasan Hutan
01-10-2020 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar dapat lebih cepat dalam...
Kementerian LHK Diminta Susun Program yang Berdampak Langsung ke Masyarakat
24-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di tahun...
Perlu Pendampingan Terhadap Pemanfaatan Alsintan
23-09-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah memberikan apresiasi terhadap penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) oleh Kementerian Pertanian. Hal ini...