Legislator Dorong Pemberdayaan Produk Domestik Tekan Impor

06-08-2020 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar. Foto : Erman/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mendorong pemberdayaan produk-produk domestik guna menekan impor di tengah masa pandemi. Marwan menjelaskan, pemberdayaan itu khususnya pada produk bahan pangan seperti beras, gula, kedelai, dan bawang putih. Menurutnya, pengurangan impor komoditas tersebut bisa dilakukan dengan cara memprioritaskan pasokan barang sejenis di dalam negeri.

 

Marwan mengungkapkan, upaya tersebut dapat mendorong bergeraknya ekonomi beberapa sektor riil atau produktif di masyarakat. Terlebih di masa pandemi ini, volume dan nilai impor beberapa komoditas pangan tidak berkurang atau sama seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Marwan dalam press release-nya yang diterima Parlementaria, Kamis (6/8/2020).

 

"Semestinya sektor-sektor semisal pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, sejumlah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif sebagai produsen komoditas konsumsi pangan sangat berpeluang mengganti beberapa komoditas impor yang bernilai dan ber-volume besar serta amat menguras devisa negara," ujar mantan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.

 

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut menambahkan, jika menengok pengalaman berbagai negara juga menunjukkan berkat kinerja serius pada keempat sektor agrobisnis dan agroindustri itu terbukti berkontribusi besar untuk memperkuat fondasi perekonomian bangsa.

 

"Lebih dari itu, sinergi kedua sektor dari hulu hingga hilir itu secara berkelanjutan juga hampir dipastikan bakal berpengaruh positif pada berbagai lini perekonomian. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, masuknya sejumlah investor, memperkuat posisi cadangan devisa negara hingga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan fiskal. Serta, pendapatan warga masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKPM Harus Tarik Investasi Aplikasi Zoom dan Tiktok
23-09-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bisa menarik investasi perusahaan aplikasi...
Komisi VI Setujui Anggaran Lima Mitra Kerja
22-09-2020 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI telah menyetujui pagu anggaran mitra kerjanya yakni Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan...
UU BUMN Butuh Penyegaran
17-09-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha...
DPR Siapkan RUU BUMN yang Baru
17-09-2020 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memulai pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN...