Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik

06-08-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, merupakan langkah tepat dalam menyikapi masih tingginya penyebaran virus Corona (Covid-19) di Tanah air. 

 

“Soal sanksi, banyak cara yang bisa dilakukan, apakah sanksi administrasi atau denda dan sebagainya. Tapi sanksi harus bersifat mendidik, bukan represif. Kalau saya katakan, harus ada sanksi yang ‘setengah’ menimbulkan efek jera, seperti itu,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (6/8/2020).

 

Masih terkait soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, soal sanksi yang tepat itu  nantinya sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah masing-masing, mengingat  pemerintah daerahlah yang paling mengetahui suasana batin dan kekhasan daerah.

 

“Semua pihak semestinya mendukung instruksi Presiden ini. Karena dengan penerapan sanksi ini tujuannya menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan lingkungannnya dan lebih luas lagi menyelamatkan Bangsa Indonesia,” kata legislator  asal Boyolali, Jawa Tengah ini.

 

Ia juga mengingatkan, sebelum vaksin ditemukan, satu satunya cara yang paling efektif mengendalikan virus Corona adalah dengan mengikuti protokol kesehatan.  “Makanya TNI, Polri, Satpol PP juga dilibatkan. Intinya, bagaimana sanksi itu selain mendidik  juga ditaati dengan memberikan efek jera,” katanya. 

 

Dikatakan Rahmad, perang melawan Covid-19 ini  bukan main-main.  Kalau,  tidak displin mematuhi protokol kesehatan,  efeknya akan semakin parah. Tak hanya  dari sisi kesehatan juga sendi-sendi kehidupan masyarakat akan terdampak. “Kita harus bahu membahu, agar setiap individu maupun kelompok bisa displin mengikuti protokol  kesehatan. Sekali lagi, displin yang diikuti sanksi yang mendidik, merupakan cara paling efektif melawan Covid-19,” pesan Rahmad.

 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Salah satu poinnya, meminta kepada kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan aturan disertai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

 

Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/ bupati/ wali kota yang memuat ketentuan terkait kewajiban mematuhi protokol kesehatan bagi warga dan sanksi bagi yang melanggar. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Covid-19 Telah Mengubah Ekosistem Kesehatan Indonesia
01-10-2020 / KOMISI IX
Wabah Covid-19 yang menyebar luas di Tanah Air telah mengubah ekosistem kesehatan Indonesia. Wabah ini juga mengubah tata kelola obat....
Kebutuhan Alkes Dalam Negeri Belum Dapat Dipenuhi Industri Lokal
01-10-2020 / KOMISI IX
Meningkatnya kebutuhan alat kesehatan belum dapat dipenuhi oleh industri alat kesehatan dalam negeri. Berdasarkan data terakhir, 94% alat kesehatan yang...
Komisi IX DPR Dukung Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes
01-10-2020 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung berbagai upaya pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang...
Komunikasi Publik Menteri Kesehatan Perlu Dibenahi
30-09-2020 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, komunikasi publik Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan jajarannya di...