Baleg DPR Apresiasi Pemerintah Beri Kewenangan Pemda

06-08-2020 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin Rapat Panja RUU Ciptaker Baleg DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan DPD RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020). Foto : Jaka/Man

 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengingatkan agar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Panja Cipta Kerja jangan sampai melanggar asas-asas yang ditetapkan dalam konstitusi. Untuk itu, Supratman mengapresiasi Pemerintah yang telah merekonstruksi serta memberikan penghargaan terhadap adanya kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

 

Dimana, Pemda diberikan mandat langsung sesuai penyempurnaan terhadap rekonstruksi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ciptaker. Hal itu dipaparkan Supratman saat memimpin Rapat Panja RUU Ciptaker Baleg DPR RI dengan perwakilan Pemerintah salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan DPD RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

 

“RUU jangan sampai melanggar asas konstitusi. Alhamdulilah, kepada Pemerintah saya ucapkan terimakasih karena sudah membuat rekonstruksi kembali, bagaimana kemudian ada penghargaan terhadap kewenangan Pemda yang diberikan dan telah melakukan penyempurnaan terhadap rekonstruksi DIM,” ujar Supratman.

 

Oleh karena itu, pada rapat tersebut, politisi F-Gerindra tersebut kembali memberikan apresiasinya terhadap reformulasi yang telah dilakukan Pemerintah. Dimana, reformulasi tersebut telah mengembalikan roh UU sesuai dengan jiwa yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Serta, sesuai dengan kesepakatan Baleg dan Pemerintah.

 

“Seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Serta, DIM nomor 647 juga telah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemda wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi, izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional,” papar legislator dapil Sulawesi Tengah itu.

 

Seperti diketahui, rapat itu menyusun pasal-pasal rekonstruksi yang terkait dengan ataupun DIM yang terkait dengan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yakni sejumlah 143 DIM. Kemudian, 4 DIM terkait peraturan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dan 81 DIM menyangkut soal sanksi pidana dan sanksi administratif. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Akan Kawal Digitalisasi Televisi
29-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nurul Arifin mengakui bahwa satu urgensi dalam program digitalisasi sudah berlangsung cukup lama, dan...
Hak Pekerja dan Pengusaha Mendapat Proporsi yang Baik
28-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan pada Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta...
RUU Ciptaker Tidak Bahas Sanksi Pidana Ketenagakerjaan
27-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati sanksi pidana yang sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13...
Baleg DPR dan Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
26-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, Sabtu (26/9/2020). Wakil Ketua...