Kesehatan dan Keselamatan Harus Diprioritaskan pada Perluasan Pembelajaran Tatap Muka

07-08-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Istimewa/Man

 

Pemerintah mengumumkan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19 melalui kanal Youtube Kemendikbud, RI pada Jumat (7/8/2020). Dalam kanal Youtube tersebut, diumumkan revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, dimana terdapat perluasan zona yang diperbolehkan menjalankan pembelajaran tatap muka. 

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memahami kebijakan yang termaktub dalam SKB Empat Menteri yang bersifat multidimensional itu. Meski demikian, ia menekankan bahwa kesehatan dan keselamatan tetaplah harus menjadi prioritas. 

 

“Harus ada mekanisme dari pemerintah untuk mengontrol bahwa memang sekolah yang akan dibuka benar-benar memenuhi daftar periksa. Jangan sampai itu hanya menjadi formalitas dan di lapangan tidak dilakukan. Jika perlu, adakan sidak-sidak untuk memantau keberjalanannya dan berikan sanksi bagi sekolah ataupun pemda yang terbukti belum memenuhi prasyarat tapi sudah berani membuka,” ungkapnya melalui siaran pers kepada Parlementaria, Jumat (7/8/2020). 

 

Ia menekankan fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tetap diadakan bagi orang tua yang memilih untuk tidak memberangkatkan anaknya ke sekolah. “Bagi orang tua yang belum nyaman memasukkan anaknya, mereka juga harus difasilitasi untuk menjalankan PJJ. Misalnya, proses belajar mengajar di kelas divideokan atau siswa lain bisa mengikuti melalui aplikasi telekonferensi. Jangan sampai yang memilih untuk tetap di rumah jadi terdiskriminasi,” jelasnya.

 

Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini berharap, kurikulum adaptif ini dapat digunakan bukan hanya mereka yang melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi juga yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. 

 

“Meski Kemendikbud memberikan opsi untuk menggunakan kurikulum sederhana atau tetap yang biasa, saya sarankan lebih baik sudah semuanya pakai yang sederhana saja. Yang tatap muka pun di kondisi seperti ini pasti akan stres kalau disuruh mengejar materi terlalu banyak. Guru-guru juga akan banyak sekali bebannya, karena harus mengajar lebih dari satu shift,” jelasnya.

 

Opsi melaksanakan proses pembelajaran di  kelas atau tata muka menjadi opsi terakhir jika pembelajaran jarak jauh benar-benar tidak dapat dilaksanakan. “Pemerintah tidak mewajibkan, tapi membolehkan. Saya berharap kebijakan dari pemda, kepala sekolah, dan garda terakhir yaitu orang tua untuk mempertimbangkan masak-masak keputusan ini. Kalau memang masih bisa di rumah, sebaiknya di rumah saja. Tapi kalau memang sulit dengan alasan keterbatasan internet, atau orang tua bekerja, barulah tatap muka ini dipilih sebagai opsi terakhir dengan protokol yang ketat,” pungkasnya.

 

Dalam video tersebut, Mendikbud Nadiem Makarim membolehkan sekolah yang berada di Zona Kuning untuk melakukan pembelajaran dengan tatap muka. “Zona kuning sekarang diperbolehkan untuk melakukan tatap muka. Sekali lagi, kalimatnya adalah diperbolehkan, bukan diwajibkan,” ujar Nadiem.

 

Ia menegaskan, keputusan membuka atau tidak tetap menjadi kewenangan pemda dan kepala sekolah. Ia juga menyampaikan, pembukaan sekolah tetap harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Yaitu, diizinkan oleh pemda/kanwil setempat, terpenuhinya daftar periksa oleh satuan pendidikan, dan adanya persetujuan dari orang tua murid. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Ingin Ekraf Diperkuat
29-09-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menjelaskan, berangkat dari berbagai permasalahan yang menghambat sektor ekonomi kreatif (ekraf),...
Panja SKN Masih Bahas Pendanaan Olahraga
28-09-2020 / KOMISI X
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) Komisi X DPR RI masih membahas klaster pendanaan olaharaga. Sudah...
Ekraf Harus Didorong Untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
24-09-2020 / KOMISI X
Sektor ekonomi kreatif (ekraf) harus terus didorong eksistensinya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI...
RUU SKN Perlu Akomodir Olahraga 'Off-Road'
24-09-2020 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menghimpun sejumlah masukan dari pihak-pihak terkait untuk memperkaya pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN)....