Johan Rosihan: ‘Food Estate’ di Kalteng Picu Konflik dan Kerusakan Lingkungan

10-08-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan berpandangan bahwa rencana pembangunan pusat pangan atau food estate di bekas lahan proyek cetak sawah sejuta hektare di Kalimantan Tengah akan berpotensi gagal karena dari sisi konsep dan persepsi tentang pangan telah terjadi perbedaan mendasar antar lembaga kementerian.

 

"Dari sisi perencanaan saja sudah menimbulkan polemik, bahkan penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai pemimpin proyek berbeda pandangan tentang konsep lumbung pangan, jenis tanaman pangan strategis yang akan dikelola seperti apa dengan kementerian teknis lainnya," ujar Johan dalam rilisnya, Senin (10/8/2020).

 

Maka menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, jika pemerintah tidak segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat dari Undang-Undang Pangan, maka rencana ini akan berpotensi gagal serta akan memicu munculnya konflik sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

 

Ia menyebut bahwa pengembangan industri pangan di lahan gambut sangat berisiko karena selama ini tidak dikelola dengan baik, kesesuaian lahan tersebut untuk produksi pangan sangat rendah dan tanah di wilayah tersebut akan sulit dikembangkan untuk menjadi lahan pertanian yang produktif.

 

"Jadi pemerintah perlu menghitung risiko tinggi dan besarnya potensi kegagalan untuk kembali menggarap kawasan atau lahan yang telah dipenuhi oleh hutan gambut tersebut sebagai sentra pengembangan industri pangan (food estate)," tegas Johan.

 

Legislator dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan megaproyek lumbung pangan ini juga berpotensi menekan peran petani lokal dan menimbulkan konflik sosial serta akan mengancam eksistensi spesies dan satwa langka yang ada di sana.

 

"Jadi jangan sampai proyek ini malah menjadi ancaman bagi satwa langka yang terancam punah seperti orangutan, bekantan, dan lain-lain yang banyak terdapat di lahan yang tersisa dari kawasan bekas pengembangan lahan gambut tersebut," sebut Johan.

 

Johan pun mengkritik Pemerintah karena memaksakan membuat program lumbung pangan yang tidak sesuai dengan kesesuaian dan kondisi lahan yang memang sudah gagal sejak lahan tersebut pertama kali dibuka. “Lahan tersebut sudah terbukti gagal dan tidak bisa ditanami untuk kegiatan pertanian sejak era orde baru," tutup Johan. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Campur Tangan Pemerintah Kembangkan Perikanan Tangkap
20-10-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyampaikan, sinergi masyarakat nelayan dengan pemerintah baik pusat maupun daerah perlu semakin...
Kelompok Tani Butuh Alat Pengolahan Kakao Menjadi Cokelat
19-10-2020 / KOMISI IV
Kakao merupakan bahan baku utama untuk pengolahan makanan dan minuman cokelat. Proses pengolahan kakao menjadi cokelat secara konvensional hanya sesuai...
Pengelola KJA Diharap Lakukan Inovasi Pemasaran Ikan
17-10-2020 / KOMISI IV
Bangsa Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat luar biasa. Tak hanya di laut lepas, di perairan umum dengan luas...
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Harus Ramah Lingkungan
17-10-2020 / KOMISI IV
Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau secara langsung kondisi fasilitas sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar...