Percepat Realisasi Penyaluran Bantuan UMKM Terdampak Covid-19

12-08-2020 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto : Azka/Man

 

Pada momentum Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2020, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada Pemerintah untuk dapat mempercepat realisasi penyaluran bantuan bagi UMKM, terutama yang terdampak Covid-19.

 

Nevi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun sudah minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Angka itu berbanding terbalik dibandingkan kuartal II 2019 sebesar 5,05 persen. Juga berbanding terbalik bila dibandingkan ekonomi kuartal I 2020 yang masih tumbuh sebesar 2,97 persen.

"Merosotnya perekonomian nasional ini sangat memukul UMKM yang selama ini menopang perekonomian nasional. Tercatat sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja dan menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional," ungkap Nevi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Rabu (12/8/2020).

 

Legislator asal Sumatera Barat II ini menyayangkan performa UMKM yang sangat berpotensi besar ini belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Meski pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 123,46 triliun untuk bantuan UMKM terdampak Covid-19, tetapi realisasinya masih sangat kecil.

 

Ia memaparkan, hingga 21 Juli 2020, penyaluran bantuan UMKM terdampak Covid-19 tercatat baru sekitar 9,59 persen dari target Rp 123,46 triliun. Perubahan transaksi dari offline menjadi online pun hingga hari ini masih sangat kecil, hampir tidak ada perubahan. Dengan pembatasan yang ketat, para pelaku UMKM semakin tertekan untuk bertahan, apalagi harus berkembang.

 

"Program bantuan bagi UMKM ini sebenarnya sudah masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN), tapi realisasi penyalurannya masih sangat lambat. Pemerintah perlu segera Percepat Belanja Pemerintah dan Pencairan BLT untuk Akhiri Resesi," ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

 

Nevi menambahkan, dana PEN untuk UMKM yang ditempatkan di Bank Himbara sudah mencapai Rp 30 triliun  (sesuai PMK Nomor 70 Tahun 2020), tapi yang diserap baru untuk UMKM Rp 11,38 triliun dengan total 178.056 debitur. "Ini patut dipertanyakan apa sesungguhnya persoalannya, apakah karena persyaratan yang berbelit-belit sehingga UMKM belum bisa mengakses anggaran yang disediakan negara," tandasnya.

 

Nevi menegaskan, bahwa ia bersama Fraksinya telah memperjuangkan pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk bantuan UMKM tahun 2020, melalui 3 BUMN yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Jamkrindo dan Askrindo. Ini perlu dioptimalkan pemberdayaan dan perlindungan UMKM.

 

“Di Hari UMKM Nasional ini, saya mengapresiasi PT PNM, dimana BUMN Persero ini telah menyalurkan dana yang dibutuhkan UMKM hingga Rp7,65 triliun lewat pembiayaan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (rilis PT. PNM 2020) dengan kinerjanya yang sangat istimewa. Angka kredit macetnya atau non performing loan (NPL) di level aman yaitu 1,62 persen (data PT. PNM Mei 2020). NPL KURnya bahkan hanya 1,18 persen di akhir Mei 2020. Khusus daerah Sumatera Barat, Total yang sudah disalurkan kepada 192 ribu pelaku UMKM di sumbar," ucap Nevi.

 

Nevi juga menyampaikan, bersama dengan fraksinya ia akan terus memperjuangkan pengembangan UMKM pada pembahasan RUU Cipta Kerja yang sedang berlangsung.  "Kami akan terus memperjuangkan adanya insentif perpajakan dan insentif lainnya berupa kemudahan mendapat legalitas usaha, kemudahan pembiayaan dan penjaminan, insentif perpajakan termasuk bagi wirausaha sosial seperti usaha milik pesantren dan ormas keagamaan, kemudahan mendapatkan bahan baku, kemudahan dalam mengakses pasar, pembebasan kewajiban menanggung iuran BPJS, serta terbebas dari kewajiban menerapkan upah minimum regional," pungkasnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKPM Harus Tarik Investasi Aplikasi Zoom dan Tiktok
23-09-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bisa menarik investasi perusahaan aplikasi...
Komisi VI Setujui Anggaran Lima Mitra Kerja
22-09-2020 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI telah menyetujui pagu anggaran mitra kerjanya yakni Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan...
UU BUMN Butuh Penyegaran
17-09-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha...
DPR Siapkan RUU BUMN yang Baru
17-09-2020 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memulai pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN...