Syarat Pilkada, Legislator Usul Anggota Parlemen Tidak Perlu Mundur

12-08-2020 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat menyampaikan pendapatnya mewakili Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara MK Nomor 22/PUU-XVIII/2020 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020).Foto : Oji/Man

 

Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (UU Nomor 10 Tahun 2016) terhadap UUD NRI 1945.

 

Uji materiil terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan Pilkada. Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mewakili Tim Kuasa DPR RI mengusulkan anggota Parlemen seharusnya cukup diberikan cuti saja ketika mencalonkan diri saat Pilkada.

 

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut menuturkan sejumlah alasan yang menjadi landasan mengapa tidak perlu seorang anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mundur. Yakni salah satunya, ungkap Arteria, keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD diatur dengan UU sendiri.

 

“Yaitu, UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. Serta, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015,” ujar Arteria saat menyampaikan pendapatnya mewakili Tim Kuasa DPR RI di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020).

 

Terkait dengan UU a quo yang diujikan, Arteria menegaskan pada prinsipnya ia selaku Anggota DPR RI pembahas UU A quo (Komisi II periode itu) menekankan bahwa  sikap Fraksi-Fraksi di DPR RI pada saat itu konsisten untuk tidak menerima Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015.

 

“Hal ini jelas berbeda dengan TNI, Polri, PNS, Kepala Desa atau sebutan lain serta pegawai/pejabat pada BUMN atau BUMD menurut UU-nya masing-masing diharuskan untuk mundur sebagai bentuk untuk menjaga netralitasnya sebagai pejabat profesional dari politik praktis,” tandas Arteria. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...