Penanganan Pandemi Jadi Perhatian Khusus DPR

01-09-2020 / PARIPURNA

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam pidato laporan kinerja DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka HUT ke-75 DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Foto : Runi/Man

 

Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dalam bentuk kegiatan pertemuan fisik dibatasi, seperti kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja reses, kunjungan kerja perorangan dalam rangka sosialisasi undang-undang, Focus Group Discussion (FGD), dan seminar yang biasa dilakukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat.

 

“Pengawasan dalam penanganan pandemi Covid-19 juga menjadi perhatian khusus di setiap komisi, bahkan komisi-komisi di DPR menindaklanjuti pengawasan penanganan pandemi Covid-19 dengan membentuk panja pengawasan,” kata Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam pidato laporan kinerja DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka HUT ke-75 DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

 

Puan melanjutkan, fungsi pengawasan DPR dilaksanakan dengan membentuk Tim Pengawas atau Pemantau, Panja Pengawasan, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU); menerima audiensi; memberikan pertimbangan ataupun persetujuan atas pengangkatan atau pemberhentian pejabat publik, serta hal-hal lain yang menjadi kewenangan DPR.

 

“Saat ini, DPR memiliki 9 tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR. Sebagian besar tim tersebut merupakan tim yang dibentuk dari keanggotaan DPR periode sebelumnya, dan masih relevan untuk dilanjutkan,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu. Keberadaan tim pengawas tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan UU dan/atau kebijakan Pemerintah.

 

Selain itu, tim-tim pengawas tersebut juga memastikan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. “Sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ada 32 panja pengawasan yang dibentuk DPR, dan 7 panja pengawasan diantaranya telah menyelesaikan tugasnya,” tutup Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 itu. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR: Perhatikan Protokol Kesehatan Setiap Tahapan Pilkada
09-11-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong pemerintah dan seluruh jajaran untuk menyiapkan pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak...
APBN 2021 Dirancang untuk Pemulihan Ekonomi
09-11-2020 / PARIPURNA
Indonesia masih menghadapi ancaman yang diakibatkan oleh virus Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun dampak terhadap sosial dan ekonomi. Karenanya,...
BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Semester I 2020 ke DPR
09-11-2020 / PARIPURNA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020...
Puan Maharani: DPR Tetap Produktif di Masa Pandemi
09-11-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 meski dalam situasi pandemi Covid-19,...