RUU SKN Bahas Klaster Sarpras Olahraga

09-09-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jaka/Man

 

Rancangan Undang-Undang Sistem Keoalahragaan Nasional (RUU SKN) Komisi X DPR RI kini mulai membahas klaster sarana dan prasarana (sarpras) olahraga. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, sarpras ini penting untuk menunjang prestasi olahraga para atlet nasional. Namun, di sisi lain banyak masalah dan kendala dalam membangun sarpras.

 

“Pemerintah bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan sarpras olahraga sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban ini juga harus memperhatikan hak penyandang disabilitas,” kata Hetifah saat memimpin RDPU Komisi X DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kadis Pemuda dan Olahraga Kalimamtan Timur, pengurus padepokan wushu Kota Bogor, dan Pusat Pengelola GBK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

 

Pemerintah, kata politisi Partai Golkar itu, harus pula menjamin ketersediaan sarpras sesuai standar kebutuhan, memenuhi jumlah dan standar minimum, serta harus memperhatikan potensi keolahragaan di daerah setempat. Komisi X DPR RI ingin menerima input dari berbagai perspektif para pengelola sarpras olahraga di Tanah Air. Klaster sarpras ternyata menyajikan banyak sekali masalah yang harus diselesaikan Pemerintah.

 

"Dalam prakteknya, pembangunan sarpras olahraga banyak sekali menemui kendala dan permasalahan, sehingga kurang merata. Banyak yang pembangunannya mangkrak, komplek olahraga terlantar pasca penyelenggaraan event, dan sebagainya. Terkait beberapa permasalahan tersebut, ada masukan agar pemerintah menambah dan meningkatkan sarpras olahraga untuk mendukung prestasi olahraga," pandang Hetifah.

 

Legislator asal Kalimantan Timur itu melanjutkan, Pemerintah harus didorong untuk membangun fasilitas olahraga andalan daerah, bahkan membentuk badan layanan umum dalam pengelolaan sarpras milik Pemerintah. Pada pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarpras sebetulnya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

"Dalam UU SKN yang sekarang berlaku telah diatur kewajiban badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman untuk menyedialan sarpras olahraga sebagai fasilitas umum. Bagaimana seharusnya sarpras olahraga ini dibangun, dikelola, dikembangkan, dan dipelihara? Lalu, aturan apa yang diperlukan bagi pengembangan olahraga nasional?" begitu Hetifah memaparkan persoalan klaster sarpras dalam RUU SKN. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Atlet Naturalisasi Diharapkan Fokus pada Kejuaraan Dunia
22-10-2020 / KOMISI X
Empat atlet naturalisasi yang mengajukan diri menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), diharapkan bisa fokus membantu tim Indonesia pada kejuaraan dunia....
Komisi X Bahas Naturalisasi Empat Atlet
22-10-2020 / KOMISI X
Empat atlet Warga Negara Asing (WNA) mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Keempatnya merupakan para atlet profesional yang telah...
Pemda Kuningan Diimbau Miliki RIPPDA
12-10-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Kabupaten Kuningan mungkin kurang dikenal di kalangan wisatawan, padahal Kuningan memiliki...
Persoalan Guru Honorer Harus Diselesaikan Lintas Kementerian
12-10-2020 / KOMISI X
Anggota komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan persoalan pendidikan terkait guru honorer sudah menjadi permasalahan nasional. Belum ada...