DOKTER DILARANG MERUJUK PASIEN KE RS SWASTA

05-01-2009 / LAIN-LAIN

 

 

            Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di sejumlah daerah khususnya Yogyakarta menjadi sorotan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX ke provinsi tersebut. Hal itu diungkap Ketua Tim Kunker Ribka Tjiptaning (F-PDIP), Senin (22/12).

            “Sekarang ada lagi RSUD yang nakal. Mereka merujuk pasien ke rumah sakit swasta,” katanya.

            Ia sangat menyayangkan bila hal itu terus berlanjut. Menurutnya, merujuk pasien ke rumah sakit swasta akan semakin membebani pasien terutama rakyat miskin.

            RSUD yang merujuk pasiennya ke rumah sakit swasta dinilai Ribka Tjiptaning karena dokter yang bertugas di RSUD juga melakukan praktek di rumah sakit swasta. Ia menilai dengan merujuk ke rumah sakit swasta akan semakin menyulitkan masyarakat miskin memperoleh pelayanan kesehatan.

            “Dokternya praktek sore di rumah sakit swasta,” katanya.

            Ribka menjelaskan, rujukan yang dilakukan dokter ke rumah sakit swasta karena di RSUD masih terdapat kelas dalam memberikan pelayanan. dalam Kunker ke Yogyakarta, Ribka yang juga Ketua Komisi IX mendesak pengahpusan kelas di RSUD.

            “VIP dan VVIP itu untuk siapa, karena belum tentu bila pejabatnya sakit mau riwata di RSUD, paling ke Singapura,” ujarnya.

           

Perlindungan Pasien

            Pelayanan dan perlindungan pasien yang berobat di rumah sakit Indonesia masih tergolong minim. Untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pasien, DPR RI khususnya Komisi IX tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pasien.

            “Dari dulu pasien tidak ada yang melindungi makanya rumah sakit seenaknya menolak dan meminta surat tanah untuk jaminan. Pasiennya sudah meningal, surat tanahnya masih ditahan, ibunya pulang, bayinya masih ditahan. Hal itu terjadi karena tidak ada Undang-Undang bagi Perlindungan Pasien,” katanya.

            Lebih jauh, Ribka Tjiptaning menjelaskan melalui RUU tersebut, maka ada sanksi pidana terhadap rumah sakit dan dokter yang menolak pasien. “Mudah-mudahan sebelum selesai masa bakti sudah dapat diundangkan,” ujarnya. (bs)

           


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...