Legislator Usulkan Kendaraan Dinas yang Pantas untuk Komisioner KPU

10-09-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya saat rapat di komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Foto : Runi/man

 

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengaku miris melihat kendaraan operasional yang digunakan oleh Komisioner KPU saat ini, yang dinilainya kurang sesuai dengan posisi jabatan penting yang disandangnya. Menurutnya, sebagai pimpinan lembaga negara yang juga mempunyai jasa besar kepada negara, maka sudah sepantasnya Komisioner KPU mendapatkan kendaraan dinas operasional yang lebih baik.

 

"Saya agak miris juga melihat kondisi kendaraan Komisioner KPU. Bagaimanapun juga mereka sudah banyak berbuat untuk Republik ini. Pilpres dan Pileg, Alhamdulillah sudah terealisasi seperti yang sama-sama kita ketahui. Mungkin di tahun 2022 sudah akan akan ada pemilihan (Komisioner) KPU lagi. Jadi kalau bisa Komisioner KPU ini bisa mendapatkan mobil dinas yang lebih bagus (sesuai dengan tugas berat yang diembannya)," ucap Wahyu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

 

Entah dengan cara kredit atau menyicil, bagaimana terserahlah, sambung Wahyu. "Dia kan lembaga negara juga, sama dengan lembaga negara lainnya yang tidak kalah dengan kementerian yang lain. Jadi wajarlah kalau kita bantu yang agak bagusan (kendaraan dinasnya)," saran Wahyu.

 

Senada dengan Wahyu Sanjaya, Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi juga setuju apabila dilakukan penggantian atau peningkatan kendaraan operasional Komisioner KPU agar dapat memberi semangat kepada Komisioner KPU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

 

Disisi lain, Johan Budi mengusulkan agar KPU maupun Bawaslu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar bisa dibantu dalam hal pemenuhan kebutuhan akan gedung kantor, yakni dengan menggunakan gedung milik pemerintah yang kosong dibandingkan harus menyewa bangunan komersil lain."Banyak gedung milik pemerintah yang kosong. Kenapa harus sewa. Kenapa tidak ada koordinasi yang baik dengan kemenkeu RI untuk menggunakan gedung itu, jadi tidak (perlu) nyewa," ujar Johan. 

 

Pada kesempatan yang sama, Johan mengapresiasi laporan yang dibuat KPU yang dinilainya cukup lengkap. "Untuk KPU perlu diapresiasi, laporan yang dibuat ini cukup lengkap, jadi ada indikator kinerja. Dengan ini ukuran kinerja KPU bisa diketahui seperti apa," tutur politisi PDI Perjuangan itu. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tiga Indikator Sukses Pilkada Serentak di Tengah Pandemi
19-10-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020...
Komisi II Pantau Persiapan Pilkada di Banyuwangi
19-10-2020 / KOMISI II
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo memantau perkembangan persiapan Pilkada serentak...
Komisi II Tegaskan Pilkada Serentak Harus Terapkan Prokes Secara Ketat
14-10-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI mengapresiasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 di Provinsi Bali, khususnya Kabupaten...
Jelang Pilkada, Protokol Kesehatan Covid-19 Harus Diperketat
08-10-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso menyatakan keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang telah...