Anggota DPR Apresiasi Masukan dari Pakar terkait RUU BI

15-09-2020 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sodik Mudjahid. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi masukan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, dan Akademisi Keuangan Syariah UIN Yogyakarta Abdul Qoyum terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

 

"Kami mengapresiasi masukan dari para ahli. Tujuan revisi ini tidak hanya karena sedang menghadapi musibah Covid-19 tetapi juga untuk penguatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang," kata Sodik usai mendengar pemaparan dari para ahli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

 

Menurut Sodik, revisi UU BI akan tetap menjaga independen dan koordinasi secara sehat. "Semua masukan akan dijadikan sebagai penguatan atau argumentasi bagi Baleg dalam merevisi UU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia," tuturnya. 

 

Sebelumnya, Kepala BPKH Anggito  Abimanyu memberikan masukan terkait amandemen UU BI. Ia mengusulkan supaya fungsi pengaturan perbankan berada di bawah kewenangan bank sentral. Sementara fungsi pengawasan tetap dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Saya mengusulkan OJK diubah menjadi Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK), sedangkan pengaturan dijadikan satu di bawah BI," katanya.

 

secara terperinci, Anggito juga memaparkan enam masukannya terkait amandemen UU BI. Pertama, amandemen UU BI seharusnya dilakukan melalui proses amandemen bukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) supaya lebih transparan, kehati-hatian dan mendapatkan hasil optimal.

 

Kedua, perubahan UU itu juga harus dilihat dalam konteks reformasi pengelolaan makro ekonomi yang sesuai dengan kondisi terkini. Ketiga, amandemen UU BI tidak saja untuk mendorong stabilitas makro, tetapi juga dukungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.

 

“Keempat, penguatan kelembagaan BI yang memungkinkan BI berperan dalam pengelolaan likuiditas makro, pembiayaan APBN (dalam hal terjadi krisis keuangan), dan pengaturan sektor jasa keuangan. Kelima, pengaturan sektor keuangan oleh BI yang memungkinkan OJK fokus ke pengawasan sektor jasa keuangan. Keenam, hubungan koordinasi antara BI dan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi makro dalam tata kelola kelembagaan permanen,” pungkasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Akan Kawal Digitalisasi Televisi
29-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nurul Arifin mengakui bahwa satu urgensi dalam program digitalisasi sudah berlangsung cukup lama, dan...
Hak Pekerja dan Pengusaha Mendapat Proporsi yang Baik
28-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan pada Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta...
RUU Ciptaker Tidak Bahas Sanksi Pidana Ketenagakerjaan
27-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati sanksi pidana yang sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13...
Baleg DPR dan Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
26-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, Sabtu (26/9/2020). Wakil Ketua...