UU BUMN Butuh Penyegaran

17-09-2020 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI dan Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI membahas RUU BUMN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2020).  Foto : Arief/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilatarbelakangi oleh eksistensi dari UU BUMN yang sudah ada sejak 17 tahun lalu. Sehingga menurutnya berdasarkan kesepakatan bersama dari Komisi VI, UU ini membutuhkan penyegaran.

 

Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI dan Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI membahas RUU BUMN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2020). Menurutnya, perkembangan yang ada sampai sekarang juga mungkin mengalami perubahan besar, sehingga banyak hal yang perlu kembali disempurnakan.

 

“Dan perkembangan yang ada sampai sekarang juga mungkin mengalami dalam rapat-rapat memang bahwa (UU BUMN) banyak yang harus kita sempurnakan. Perkembangan yang terjadi sudah banyak berubah, kondisi ekonomi sudah banyak berubah, kondisi politik sudah banyak berubah sehingga memang mungkin memang (UU BUMN) perlu kita revisi,” jelas politisi Partai Nasdem ini.

 

Untuk itu menurutnya, Anggota Komisi VI DPR RI perlu memahami secara rinci apa yang dipaparkan oleh Badan Legislasi terkait tata proses perundang-undangan. Selanjutnya dalam pembahasan selanjutnya ia berharap ada masukan-masukan kritis yang dapat  menjadikan produk legislasi yang baik.

 

Senada dengan Martin, Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty berharap RUU ini dapat bertujuan secara seimbang untuk dapat menyejahterakan rakyat serta untuk kepentingan perusahaan BUMN sendiri. Lebih lanjut Evita menegaskan bahwa perubahan ini harus dilakukan dengan memperhatikan era teknologi digital saat ini.

 

“Ini harus balance antara rakyat dan BUMN. Nah ini yang paling penting dari dasar kita merubah UU ini. Tentunya yang terutama, perubahan ini harus dilakukan dengan era teknologi sekarang ini atau teknologi digital yang ada. Ini yang paling penting kan, karena itu sebelumnya belum ada yang mengatur hal-hal tersebut,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengakhiri. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Minta Menteri BUMN Kawal Penyelesaian KCJB Sesuai Target
26-10-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha mendorong Menteri BUMN untuk ikut mengawal penyelesaian proyek pembangunan strategis nasionalKereta Cepat Jakarta-Bandung...
Penyaluran KUR di NTB Diapresiasi
20-10-2020 / KOMISI VI
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR menyoroti peran sejumlah BUMN dalam pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota...
Pembinaan Digitalisasi UMKM Jadi Tantangan Pemerintah
20-10-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mendorong agar 5000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di...
Komisi VI Dukung Pembinaan UMKM di NTB
20-10-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, yang telah mengambil langkah-langkah pembinaan...