Sukamta: Perkuat Perlindungan Terhadap Sipil, TNI dan Polri di Papua

18-09-2020 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti kasus penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ia meminta Pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua agar tidak terulang kembali penyerangan di wilayah tersebut.

 

Sukamta menekankan peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan KKB kepada anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. "Pada tahun 2020, menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Jumat (18/9/2020).

 

Sebagaimana diketahui, seorang warga sipil berprofesi pengemudi ojek dan seorang anggota TNI bernama Serka Sahlan kembali menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Kamis (17/9/2020).  Sukamta menyampaikan rasa prihatin dan duka cita atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa akibat tembakan oleh KKB serta serangan beberapa jam sebelumnya yang menewaskan seorang tukang ojek di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada Kamis (17/9/2020).

 

Dia berharap Pemerintah memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat dan anggota TNI/Polri di Papua. "Pemerintah perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri," ujarnya sembari meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah agar ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.

 

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu meyakini mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI dan hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme Papua merdeka. "Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri. Karena itu upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah," kata Sukamta.

 

Menurut legislator dapil DI Yogyakarta itu, pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB, artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini.

 

Karena itu, Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua. "Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral," tandasnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Apresiasi Lokakarya TVR Parlemen
21-10-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai kegiatan lokakarya yang diselenggarakan TV dan Radio (TVR) Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen...
Presiden Joko Widodo Dijadikan Nama Jalan, Refleksi Hubungan RI-UEA
21-10-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menilai pemberian nama jalan Presiden Joko Widodo di seruas jalan di Abu...
TB Hasanuddin: Harus Ada Solusi Atasi LGBT di Kalangan TNI
15-10-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menanggapi fenomena adanya isu kelompok Lesbian, Biseksual dan Transgender (LGBT) di lingkungan TNI/Polri....
HUT ke-75, TNI Bersinergi untuk Kebaikan NKRI
05-10-2020 / KOMISI I
TNI memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 pada hari ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan TNI...