Anggaran BPK dan BPKP Vital Untuk Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara

21-09-2020 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto : Arief/Man

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengajukan usulan tambahan pagu anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 kepada Komisi XI DPR RI. Terkait usulan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong optimalisasi pengalokasian anggaran tahunan BPK dan BPKP untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pembangunan negara di tengah situasi pandemi.

 

“Kedua lembaga ini memiliki peran sangat strategis untuk memantau dari hulu hingga ke hilir atas penggunaan anggaran negara untuk penanganan Covid-19. Jadi, saya meminta agar terjadi harmonisasi langkah pengawasan dan pemeriksaan untuk meminimalkan risiko kebocoran anggaran karena manfaat yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, rencana kerja BPK dan BPKP tahun depan harus menjawab kebutuhan ini,” kata Puteri melalui keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senin (21/9/2020).

 

BPK menyampaikan pagu anggaran tahun 2021 senilai Rp 3,769 triliun dan mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 594,5 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 4,363 triliun. Sementara itu, pagu anggaran BPKP tahun 2021 sebesar Rp 1,675 triliun. BPKP pun meminta agar DPR RI mendukung pengembalian anggaran program pengawasan RAPBN 2021, paling tidak, sama dengan APBN 2020 senilai Rp 372,058 miliar.

 

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menjelaskan bahwa langkah dukungan tersebut sesuai dengan tata laksana yang tertera dalam Bab VII Deklarasi Lima International Organizations of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) dan Prinsip VIII pada Deklarasi Meksiko tentang kemandirian suatu badan pemeriksa keuangan.

 

“Sebagai bagian dari INTOSAI atau organisasi BPK se-dunia dan sesuai dengan UU BPK, sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, BPK RI perlu menjaga tingkat kemandiriannya dari Pemerintah. Salah satu perwujudannya adalah melalui independensi BPK dalam menyusun, mengajukan, dan melaksanakan anggarannya sendiri,” tutur Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

 

Lebih lanjut, pada Laporan INTOSAI tahun 2014, Indonesia berada pada urutan ke-14 dengan nilai rasio Anggaran Tahunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,02 persen, di antara negara- negara dengan PDB di atas 100 juta dollar AS. Dalam daftar tersebut, Amerika Serikat dan Tiongkok menduduki posisi teratas sebagai negara dengan rasio anggaran badan pemeriksa keuangan terkecil.

 

“Rasio anggaran sebesar 0,02 persen adalah jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan tugas BPK RI sebagai pemeriksa performa keuangan negara setiap tahunnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, melalui rapat ini, DPR hadir untuk memastikan pemenuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan lembaga, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dan BPKP secara optimal. Kami pun turut mendukung penambahan pagu anggaran dari kedua lembaga ini pada RAPBN 2021, sepanjang digunakan untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara. Tentunya, pemenuhan kebutuhan ini tetap mempertimbangkan koridor batas kemampuan keuangan negara,” tutup Puteri. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
20-10-2020 / KOMISI XI
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin genap berusia satu tahun pada hari ini (20/10/2020). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kinerja...
Topang Masyarakat Desa Kala Pandemi, Perlu Optimalisasi Penyaluran BLT Dana Desa
17-10-2020 / KOMISI XI
Wabah pandemi Covid-19 turut mengubah tatanan pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Pasalnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun...
‘Merger’ 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM
16-10-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha...
Anggota DPR Dorong Sinergi BUMDes di Tengah Pandemi
16-10-2020 / KOMISI XI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2018 berupaya mengungkit potensi ekonomi daerah melalui program strategis yang menyasar perluasan akses keuangan masyarakat....