RUU Ketahanan Keluarga Perlu Perhatikan Aspek Sosiologis

21-09-2020 / BADAN LEGISLASI

Anggota Baleg DPR RI Ali Taher Parasong saat mengikuti rapat pembahasan RUU Ketahanan Keluarga (KK) di ruang rapat Baleg, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Foto : Arief/Man

 

Selain aspek filosofis dan yuridis, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang mulai dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI perlu memperhatikan dengan serius aspek sosiologis. Aspek ini menyangkut peristiwa sosial yang memengaruhi ketahanan keluarga itu sendiri.

 

Pandangan ini disampaikan Anggota Baleg DPR RI Ali Taher Parasong saat mengikuti rapat pembahasan RUU Ketahanan Keluarga (KK) di ruang rapat Baleg, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Dengan adanya RUU ini, semua UU menyangkut keluarga sudah bisa diintegrasikan, sehingga menjadi regulasi yang lex specialis.

 

“Aspek sosiologis adalah peristiwa sosial yang sedang berjalan yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan dalam tumbuh kembang anak dan keluarga, sehingga perlu kejelasan pembinaan, pengayoman dalam keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat merupakan modal dasar dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional. Ketahanan keluarga menjadi pilar untuk mewujudkan ketahanan nasional," papar politisi PAN ini.

 

Menurut Ali, ada ketimpangan pembangunan di desa dan kota yang memengaruhi ketahanan keluarga. Persoalan yang dimaksud adalah pengangguran, kemiskinan, kriminalisasi, kebebasan seks, disorganisasi keluarga, serta narkotika yang sangat berdampak pada kehidupan setiap keluarga. Nah, dengan lahirnya RUU KK ini diupayakan mampu memperkokoh ketahanan keluarga secara nasional.

 

"Negara kita telah memberikan perhatian dalam tujuan bernegaranya yang begitu hebat. Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Inilah dasar sosiologis yang harus kita kedepankan," seru Ali dalam rapat Baleg yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya itu.

 

Diakui legislator dapil Banten III ini, perkembangan di bidang teknologi dan globalisasi telah memengaruhi pergeseran nilai-nilai budaya bangsa dalam keluarga. Dalam konteks ini perlu kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan keluarga dan bangsa. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anis Byarwati Beri Catatan Kritis UU Cipta Kerja
19-10-2020 / BADAN LEGISLASI
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) disebut Pemerintah sebagai salah satu prioritas transformasi utama, termasuk untuk pemulihan ekonomi pasca...
Reformasi Masa Depan Bernama UU Ciptaker
16-10-2020 / BADAN LEGISLASI
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan upaya reformasi besar-besaran untuk masa depan Indonesia yang lebih kompetitif sekaligus menyejahterakan rakyat. Produk...
UMKM Diprioritaskan Dalam UU Ciptaker
14-10-2020 / BADAN LEGISLASI
Sektor Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah (UMKM) mendapat perhatian utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Anggota Badan Legislasi...
Finalisasi UU Ciptaker Tidak Mengubah Substansi
13-10-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan, substansi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tidak ada yang berubah...