Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Mitra Kerja Komisi III

21-09-2020 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Foto : Eot/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di mitra kerja Komisi III DPR RI, salah satunya institusi Kepolisian RI.  Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas diharapkan, bukan hanya basis penyerapan anggaran saja, namun kualitas belanja anggaran untuk masing-masing pos anggaran ini bisa menghasilkan output dengan ukuran yang bisa dievaluasi.

 

“Kami juga berharap dengan para mitra kami ini, kami ingin adanya ukuran-ukuran yang jelas, target-target yang jelas, sehingga setiap penggunaan anggaran dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, selalu bisa dinilai dan dirasakan, serta bisa kita evaluasi ke depan, terkait dengan prioritas dan target anggaran berikutnya,” papar Didik saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

 

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian hasil yang baik untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tentu politik anggaran menjadi penting. Namun yang tak kalah penting dalam penggunaan anggaran adalah transparansi dan akuntabilitas. Selain itu hasil dari penyerapan anggaran harus mampu mewujudkan rasa keadilan, penegakan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.

 

“Kita menginginkan daya dukung anggaran yang saat ini kita bicarakan, tentu harapan kita semuanya, hasil dan basis kinerjanya menjadi meningkat dengan capaian-capaian dan keberhasilannya bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat secara utuh,” harap Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur IX tersebut.

 

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir telah menyetujui  pagu anggaran tahun 2021 untuk Kejaksaan RI sebesar Rp 9.593.319.486.000. Sementara untuk Kepolisian RI sebesar Rp 112.125.251.565.000. Adapun untuk KPK sebesar Rp 1.305.075.256.000. Lebih lanjut, Komisi III DPR RI akan menyampaikan persetujuan pagu anggaran tahun 2021 tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditetapkan sebagai pagu definitif dalam pengesahan RAPBN 2021. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Perhatikan Kebutuhan Pengadilan Tinggi di Daerah
16-10-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyoroti sarana dan prasarana yang dinilai kurang layak di Pengadilan Tinggi Jawa...
Komisi III Bersama Kapolda Jatim Berikan Bantuan Sembako dan Masker
16-10-2020 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI...
Jadikan Program Tangguh Polda Jatim sebagai Role Model Penanganan Covid-19
15-10-2020 / KOMISI III
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, dalam mengatasi dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Surabaya membuat beberapa program diantaranya program Kampung Tangguh,...
Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kejati Jatim
15-10-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kontribusi...