Komisi II Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kementerian PAN-RB

23-09-2020 / KOMISI II

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB, BKN, Dan KASN, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). Foto : Runi/Man

 

Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) tahun 2021 sebesar Rp 227,712 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk pagu anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar Rp 44,688 miliar untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian PAN-RB tahun 2021. Adapun pengalokasian anggaran per-programnya yaitu  Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 168,922 miliar dan Program Kebijakan Pembinaan Profesi  dan Tata Kelola ASN sebesar Rp 108,790 miliar.

 

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB, BKN, Dan KASN, yang membahas tentang penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Dalam kesempatan yang sama, Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PAN-RB.

 

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PAN-RB sebesar Rp 96,802 miliar termasuk didalamnya usulan tambahan anggaran KASN sebesar Rp 31,697 miliar, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian PAN-RB tahun 2021 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” ucap Doli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

 

Komisi II DPR RI juga menyetujui Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2021 sebesar Rp 634,105 miliar untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BKN tahun 2021 dengan pengalokasian anggaran per-programnya adalah Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 555,170 miliar dan Program Kebijakan Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN sebesar Rp 78,935 miliar. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tiga Indikator Sukses Pilkada Serentak di Tengah Pandemi
19-10-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020...
Komisi II Pantau Persiapan Pilkada di Banyuwangi
19-10-2020 / KOMISI II
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo memantau perkembangan persiapan Pilkada serentak...
Komisi II Tegaskan Pilkada Serentak Harus Terapkan Prokes Secara Ketat
14-10-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI mengapresiasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 di Provinsi Bali, khususnya Kabupaten...
Jelang Pilkada, Protokol Kesehatan Covid-19 Harus Diperketat
08-10-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso menyatakan keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang telah...