PMN Rp 20 Triliun BPUI Harus Jelas Penggunaannya

23-09-2020 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun. Foto : Arief/Man

 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), atau BPUI, senilai Rp 20 triliun pada tahun mendatang. Angka tersebut melonjak menyusul ditunjuknya BPUI sebagai perusahaan pelat merah yang akan menyelamatkan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). 

 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun dengan tegas mengingatkan perlu adanya kejelasan terkait penggunaan dari anggaran yang digelontorkan dari kas negara tersebut. Menurutnya, ketika Menkeu sudah menyuntik modal Rp 20 triliun ke BPUI, jangan sampai ada kesalahan manajemen yang menyebabkan kerugian yang berulang untuk kedua kalinya melalui BPUI.

 

“Skema suntik modal negara ke BPUI harus jelas manajemen penggunaanya. Seperti yang kita ketahui BPUI akan mendapat modal negara sebesar Rp 20 triliun, yang mana uang tersebut salah satunya untuk menalangi kerugian yang terjadi di Jiwasraya, yang dirampok oleh Benny Tjokrosaputro dan para manajer investasinya itu. Jangan nanti dirampok untuk kedua kalinya oleh jajaran direksi BPUI yang baru dibentuk,” tegas politisi Partai Nasdem tersebut melalui pernyataan tertulisnya, Rabu (23/9/2020).

 

Sebagaimana terdapat dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN, suntikan PMN ke BPUI dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kapasitas penataan industri perasuransian serta penjaminan. Sebagai induk holding asuransi, BPUI akan mengembangkan bisnis serta ekosistem asuransi, dengan mendirikan perusahaan asuransi jiwa, Nusantara Life. Namun PMN yang didapat untuk menyelamatkan Jiwasraya akan dialirkan ke IFG Life selaku anak perusahaan BPUI. 

 

Pemerintah melalui Kementerian BUMN sudah menyatakan bahwa pemindahan polis Jiwasraya akan berlangsung mulai tahun ini setelah masuknya PMN dari Kemenkeu. Ditargetkan, penyelamatan melalui skema restrukturisasi polis itu akan rampung pada Desember 2021. Permasalahan yang terjadi dalam Asuransi Jiwasraya, menurut Rudi, adalah hal yang perlu diantisipasi. Untuk itu, Rudi mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam memilih produk-produk asuransi.

 

“Ada banyak perusahaan asuransi yang sempat bermasalah karena kesulitan likuiditas atau keuangannya selain Jiwasraya, seperti yang tejadi pada Bumi Putera, Mina Padi, Asabri, san sebagainya. Saya ingatkan masyarakat jangan mudah percaya, masyarakat harus cerdas, teliti dan kritis dalam menyimpan uang kedalam produk perusahaan asuransi, terlebih disaat-saat pandemi seperti sekarang ini,” pungkas Rudi. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
20-10-2020 / KOMISI XI
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin genap berusia satu tahun pada hari ini (20/10/2020). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kinerja...
Topang Masyarakat Desa Kala Pandemi, Perlu Optimalisasi Penyaluran BLT Dana Desa
17-10-2020 / KOMISI XI
Wabah pandemi Covid-19 turut mengubah tatanan pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Pasalnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun...
‘Merger’ 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM
16-10-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha...
Anggota DPR Dorong Sinergi BUMDes di Tengah Pandemi
16-10-2020 / KOMISI XI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2018 berupaya mengungkit potensi ekonomi daerah melalui program strategis yang menyasar perluasan akses keuangan masyarakat....