Jangan ada Miskomunikasi antara Komisi VII dengan Menteri ESDM

24-09-2020 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengharapkan, saran dan masukan dari para Anggota Komisi VII kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Arifin Tasrif dapat diterima dengan baik, dia mengharapkan jangan sampai ada miskomunikasi antara kedua lembaga ini.

 

Menurutnya masukan-masukan dari Komisi VII merupakan aspirasi dari masyarakat, dan dia mengingatkan kepada Menteri ESDM beserta seluruh jajarannya, meskipun hak budgeting pada tiga tahun ini ada di eksekutif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, yang didahului oleh Perpu, tapi hak pengawasan tetap ada di legislatif.

 

"Sehingga untuk memperlancar program-program ini berjalan dengan baik tahun 2020, sebaiknya tidak ada miskomunikasi antara para Anggota Komisi VII yang melakukan pengawasan program-program ditjen yang ada di lapangan, maka perlu ada sinkronisasi. Oleh karena itu saya harapkan bahwa aspirasi teman-teman tetap didengarkan meskipun hak budgeting-nya ada di eksekutif," papar Ridwan saat Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI, di ruang rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

 

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, hal tersebut penting agar ada keseimbangan kerja antara eksekutif dengan legislatif, satu sama lain saling melengkapi. Terlebih lagi saat ini pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Atas kondisi itu Ridwan berharap agar Kementerian ESDM maupun BUMN yang ada, mampu mendorong agar ekonomi tetap berjalan, contohnya kemudahan dalam perizinan.

 

"Perizinan yang ada di Kementerian ESDM, yang terkait dengan pengusaha swasta, ini mohon dipercepat. Meskipun kita dalam kondisi work from home, selama tidak ada masalah dalam perundang-undangan atau peraturan menteri, itu mohon dikeluarkan, dipercepat, agar para pengusaha-pengusaha swasta juga bisa ikut mendorong terjadinya ekonomi ini bisa berjalan," jelas Ridwan.

 

Anggota Dewan dapil Jawa Timur V ini mengatakan, kalau perizinan tidak dipercepat, maka dia khawatir resesi yang disampaikan Menteri Keuangan akan lebih dalam. Ridwan mengharapkan, Kementerian ESDM dan BUMN bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Dia pun menyinggung soal pembangunan pipa gas yang menghubungkan Semarang, melewati kawasan industri Batang, Cirebon, dan akan dilanjutkan ke Bogor yang dinilai tidak berjalan secara progresif, karena terkendala dua BUMN yang kurang bersinergi.

 

"Setelah saya telusuri ke dalam, ada dua BUMN antara Rekin dan PGN saling jaga gengsi. Ini harus Pak Menteri yang turun tangan. Bagaimana dua BUMN saja tidak bisa akur menyelesaikan masalah ini. Saya harapkan Pak Menteri bisa memanggil dua BUMN ini untuk segera. Saya harapkan Pak Menteri minggu depan harus dijalankan, agar ada kepastian. Sehingga resesi tidak nyata terjadi," harap Ridwan. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
21-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan...
Anggota DPR Beri Masukan untuk RUU EBT
20-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memberikan sejumlah masukan terkait rancangan undang-undang energi baru terbarukan (RUU EBT) khususnya yang terkait...
Pemanfaatan Energi Nuklir Saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik
19-10-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini...
Proyek Pengembangan PLTP Patuha Patut Diapresisasi
12-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Estimengapresiasi proyek pengembangan PLTP Patuha unit 1 dan 2. Ia menilai, proyek ini...