Paripurna DPR Setujui UU APBN 2021

29-09-2020 / PARIPURNA

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima laporan hasil pembahasan RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi Undang-Undang dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020). Foto : Runi/Man

 

Setelah melakukan pembahasan intensif dan persetujuan tingkat I di Badan Anggaran (Banggar), Sidang Paripurna DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani setelah sebelumnya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah membacakan laporan hasil pembahasan di Badan Anggaran.

 

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2021 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan. "Setuju," jawab seluruh Anggota DPR RI yang menghadiri Sidang Paripurna secara fisik dan virtual, Selasa, (29/9/2020).

 

Dalam paparannya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah yang menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan tingkat I antara Banggar DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia atas RUU APBN 2021 ini. Dalam pembahasan tersebut, telah disepakati asumsi dasar makro ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di 2021 sebesar 5,0 persen. Sementara inflasi berada di 3,0 persen. Nilai tukar Rupiah Rp 14.600 per dollar AS dan suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.

 

Kemudian untuk harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sebesar 45 dollar AS per barel, lifting minyak bumi 705 ribu per barel, dan lifting gas bumi sekitar 1.007 ribu barel setara minyak per hari. Di samping itu, untuk sasaran dan indikator pembangunan 2021 pemerintah juga menyepakati tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,7 sampai 9,1 persen.

 

Selanjutnya tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 sampai 9,7 persen. Indeks gini ratio 0,377 sampai dengan 0,379 dan indeks IPM capai 72,78 sampai 72,95. Selanjutnya untuk indikator pembangunan, terhadap nilai tukar petani disepakati sebesar 102-104 dan nilai tukar nelayan juga dipatok sama yakni 102-104. (hs/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR: Perhatikan Protokol Kesehatan Setiap Tahapan Pilkada
09-11-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong pemerintah dan seluruh jajaran untuk menyiapkan pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak...
APBN 2021 Dirancang untuk Pemulihan Ekonomi
09-11-2020 / PARIPURNA
Indonesia masih menghadapi ancaman yang diakibatkan oleh virus Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun dampak terhadap sosial dan ekonomi. Karenanya,...
BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Semester I 2020 ke DPR
09-11-2020 / PARIPURNA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020...
Puan Maharani: DPR Tetap Produktif di Masa Pandemi
09-11-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 meski dalam situasi pandemi Covid-19,...