‘Holding’ Asuransi BPUI, Legislator Risaukan Kelanjutan Jamkrindo dan Askrindo

30-09-2020 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam . Foto : Oji/Man

 

Dua perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang jaminan asuransi kredit, PT. Jamkrindo (Persero) dan PT. Askrindo (Persero), saat ini berada di bawah perusahaan holding asuransi PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Perusahaan holding yang baru dibentuk Kementerian BUMN itu akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 20 triliun untuk menjalankan mandat sebagai perusahaan penyelamat Jiwasraya.

 

Dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI bersama Jamkrindo, Askrido, Jamkrida dan Aspenda yang juga dihadiri Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap kelanjutan dari Jamkrindo dan Askrindo. Sebab tidak hanya menaungi lembaga penjaminan pelat merah tersebut, BPUI juga membawahi Asuransi Jasindo dan Jasa Raharja.

 

“Saya agak sedikit worry ketika ada proses penggabungan atau holding-isasi industri asuransi menjadi BPUI. Karena ketika berbicara roadmap holding-isasi itu, titik beratnya adalah penyelamatan Jiwasraya. Padahal sesungguhnya, Jamkrindo dan Askrindo ini adalah suatu skema yang terpisah daripada asuransi yang nature of business-nya sama dengan Jiwasraya, seperti Taspen, Bumiputera, Asabri itu kan masih satu rumpun,” kata Ecky saat mengikuti rapat secara virtual melalui video conference, Selasa (20/9/2020).

 

Menurut politisi Fraksi PKS itu, Jamkrindo dan Askrindo memiliki pola bisnis dan regulasi yang sangat berbeda, bahkan style pengaturan bisnisnya berbeda dengan Jiwasraya dan asuransi sejenisnya. “Karenanya kami akan sangat worry, walaupun kalau saya bertanya pada direksi Jamkrindo dan Askrindo, saya yakin jawaban mereka tentu akan baik-baik saja karena itu sudah keputusan Menteri BUMN,” ungkapnya.

 

Meski memahami posisi sulit Jamkrindo dan Askrindo, Ecky sempat menekankan perlunya roadmap atau peta jalan yang perlu diketahui dari BPUI. Perlu diketahui dimana sinergi, hingga keuntungan yang akan diperoleh Jamkrindo dan Askrindo dengan adanya holding BPUI. Sebab setelah adanya program KUR, dirinya bersama Komisi XI senantiasa berjuang terus untuk memberikan PMN secara langsung kepada Jamkrindo dan Askrindo.

 

“Kemudian sekarang, kita tahu yang terjadi malah holding-isasi maka Jamkrindo dan Askrindo posisinya menjadi anak perusahaan dan bukan lagi BUMN secara langsung sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh Komisi XI. Walaupun tentunya kita akan tetap berjuang karena ini untuk rakyat, tetapi kita ingin keterbukaan dari Jamkrindo dan Askrindo terkait kelemahan dan kelebihan roadmap dari BPUI bagi Jamkrindo dan Askrindo, bukan bagi Jiwasraya karena itu tujuan holding-isasinya,” tandas Ecky.

 

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sempat mengungkap bahwa Jamkrindo dan Askrido yang berada di bawah BPUI, mendapat tugas untuk memberikan penjaminan atas program pemberian insentif kredit kepada UMKM sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sesuai aturan POJK Nomor 2 Tahun 2017, maksimum gearing ratio dalam penjaminan usaha produktif hanya 20 kali.

 

Sedangkan saat ini, kondisi fearing ratio Jamkrindo dan Askrindo masing-masing 18,1 kali dan 19,1 kali. Namun dengan tugas dalam program PEN, gearing ratio keduanya diproyeksikan akan naik pada tahun 2021 menjadi 22,7 kali dan 21,9 kali. Gearing ratio sendiri merupakan perbandingan antara total nilai penjamianan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas lembaga penjamin pada waktu tertentu.

 

“Hingga tahun 2024 diperkirakan akan menjadi 23,2 kali dan 25,1 kali yang tentu akan melampaui batas yang diperkenankan OJK, untuk itu kemarin diusulkan PMN kepada BPUI karena Jamkrindo dan Askrindo jadi anak perusahaan, maka disalurkan kepada BPUI yang kemudian disalurkan kepada Jamkrindo dan Askrindo, sehingga dengan tambahan itu gearing ratio bisa terkendali pada level di bawah 20 kali,” kata Dirjen DJKN. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan Untuk UMKM
26-10-2020 / KOMISI XI
Kinerja penanganan ekonomi pemerintah saat pandemi Covid-19, mendapatkan banyak sorotan masyarakat luas seiring dengan genap setahun usia pemerintahan Presiden Joko...
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
20-10-2020 / KOMISI XI
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin genap berusia satu tahun pada hari ini (20/10/2020). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kinerja...
Topang Masyarakat Desa Kala Pandemi, Perlu Optimalisasi Penyaluran BLT Dana Desa
17-10-2020 / KOMISI XI
Wabah pandemi Covid-19 turut mengubah tatanan pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Pasalnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun...
‘Merger’ 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM
16-10-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha...