Komisi VII Soroti Gagasan Pembentukan BPI-EBT

02-10-2020 / KOMISI VII

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI dengan PJCI, HIMNI, ASEAN Center of Energy, WIN, dan Torchon International, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Foto : Jaka/Man

 

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti gagasan mengenai pembentukan Badan Usaha Pengembangan dan Investasi Energi Baru dan Terbarukan (BPI-EBT) yang dipaparkan oleh Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI). Sugeng menegaskan, perlu adanya titik perbedaan antara BPI-EBT jika nantinya terealisasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selama ini juga bergerak dalam bidang investasi. 

 

Termasuk, letak perbedaan BPI-EBT dengan PLN dalam hal Key Performance Indicator (KPI). Demikian disampaikan Sugeng saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI dengan PJCI, HIMNI, ASEAN Center of Energy, WIN, dan Torchon International, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Rapat yang digelar secara fisik dan virtual itu membahas masukan untuk RUU EBT. 

 

"Dalam pemaparan tadi, PJCI telah menggarisbawahi tentang perlunya pembentukan BPI-EBT. Lantas, apa perbedaan BPI-EBT dengan PLN. Mengingat, PLN juga merupakan suatu badan yang juga selama ini melakukan investasi. Dan juga tentang letak perbedaan signifikan antara BPI-EBT dengan PLN dalam hal KPI-nya," tandas Politisi Fraksi Nasdem ini. 

 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengusulkan perlu adanya pembicaraan lanjutan tentang gagasan pembentukan BPI-EBT. Mengingat berdasarkan paparan ASEAN Center of Energy, menurutnya dapat disimpulkan bahwa EBT di masa depan akan sangat futuristik dan optimistis. Namun, di sisi lain masih menjadi pro-kontra di tengah masyarakat. 

 

"Kami mendapat berbagai masukan yang sangat bermanfaat. Pertama, tentang pentingnya sebuah badan yang khusus bergerak dalam lingkup EBT. Karena, masih menjadi pro-kontra apakah badan tersebut betul-betul dibutuhkan. Mengingat, implementasi dari EBT sejauh ini masih tergolong minim. Namun, kita juga melihat paparan ASEAN Center of Energy bahwa EBT mendatang sangat optimistis," tuturnya.

 

Menanggapi hal itu, Ketua PJCI Eddie Widiono mengungkapkan bahwa tercatat industri nasional di Pulau Jawa mengkonsumsi 70 miliar kWh. Sementara, EBT yang tersedia hanya 8,5 miliar kWh. Artinya, jauh di bawah rata-rata EBT yang digunakan di dunia untuk industri. Di sisi lain, ada gerakan RE-100 yang seratus persen berniat menggunakan EBT.  

 

"255 perusahaan di dunia dengan konsumsi listrik 235 Miliar kWh terus melesat tumbuh. Gerakan ini akan menghantam industri nasional jika tidak siap dengan EBT. Perkembangan geopolitik itu merupakan alarm bagi Indonesia untuk bertindak extraordinary di bidang EBT. Maka, PJCI mengusulkan pentingnya dibentuk BPI-EBT," papar eks Dirut PLN tersebut. (pun/er) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dominasi Asing di Industri Nikel Dalam Negeri Disayangkan
30-11-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu...
Komisi VII Dorong ESDM Tingkatkan Litbang Jirap Sektor Migas
30-11-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balitbang dan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral...
Pemerintah Harus Dukung Penuh Peran RU VI Balongan
30-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menilai Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan di Indramayu, Jawa Barat memiliki...
Eddy Suparno Usulkan Gedung BUMN Gunakan Panel Surya
29-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berharap industri-industri dalam negeri, terutama BUMN bisa menggunakan panel surya di gedung-gedung...