Paripurna DPR Sahkan Kerja Sama Pertahanan RI-Swedia

05-10-2020 / PARIPURNA

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menyampaikan laporan komisi I DPR RI kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani terkait pengesahkan RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan menjadi undang-undang. Senin (5/10/2020). Foto : Oji/Man

 

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengesahkan RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan menjadi undang-undang. 

 

Persetujuan diambil setelah perwakilan Komisi I DPR RI dan pemerintah menyampaikan pandangan akhir. "Berdasarkan hal - hal yang telah kita simak bersama izinkan kami dari meja pimpinan untuk bisa menyepakati untuk bisa diteruskan menjadi undang-undang. Bisa disepakati?"  tanya Azis dan dijawab persetujuan dari hadirin rapat paripurna yang digelar secara fisik dan virtual, Senin (5/10/2020).

 

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha yang mewakili Pimpinan Komisi I DPR RI dalam laporannya menyampaikan, fraksi-fraksi di Komisi I bersama dengan pemerintah menyetujui RUU tersebut untuk dibahas dalam pengambilan keputusan tingka II, atau rapat paripurna DPR RI.

 

"Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan para pakar, akademisi, dalam rangka mendapatkan masukan terhadap rancangan tersebut dan telah melaksanakan RDPU dalam rangka dengan pemerintah pada 30 September 2020," kata Tamliha.

 

Saat menyampaikan pandangan pemerintah terhadap RUU Kerja Sama RI dan Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat salah satunya pemerintah kerajaan Swedia. Dengan disetujuinya RUU tersebut, maka telah terbentuk payung hukum kerja sama di bidang pertahanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah kerajaan Swedia.

 

"Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif. Tidak sekedar rutin dan reaktif. Tapi juga teguh dalam prinsip dan pendirian. Serta rasional dan luwes," kata Yasonna seraya berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU ini.

 

Adapun kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Kerajaan Swedia meliputi tujuh poin, diantaranya pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan aspek politik, militer dan isu keamanan maritim internasional.

 

Kerja sama pertahanan juga mencakup pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan khususnya transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan jaminan kualitas. Selanjutnya, pengembangan dan peningkatan pelatihan militer pada semua tingkatan, termasuk personel sipil di Kementerian Pertahanan. (ann/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR: Perhatikan Protokol Kesehatan Setiap Tahapan Pilkada
09-11-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong pemerintah dan seluruh jajaran untuk menyiapkan pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak...
APBN 2021 Dirancang untuk Pemulihan Ekonomi
09-11-2020 / PARIPURNA
Indonesia masih menghadapi ancaman yang diakibatkan oleh virus Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun dampak terhadap sosial dan ekonomi. Karenanya,...
BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Semester I 2020 ke DPR
09-11-2020 / PARIPURNA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020...
Puan Maharani: DPR Tetap Produktif di Masa Pandemi
09-11-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 meski dalam situasi pandemi Covid-19,...