Jelang Pilkada, Protokol Kesehatan Covid-19 Harus Diperketat

08-10-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso. Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso menyatakan keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang telah melalui kajian mendalam, sesuai keputusan rapat DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan catatan, penerapan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 yang sangat ketat. 

 

Untuk itu, Agung mengingatkan penyelenggara Pilkada tahun 2020 mendatang secara khusus dalam hal ini pihak Bawaslu untuk betul-betul melakukan pengawasan protokol Covid-19 secara ketat. Pemaparan tersebut disampaikan Agung saat diwawancarai Parlementaria di Sentul, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

 

“Komisi II dengan kajian yang mendalam, juga telah melakukan rapat dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu dan dalam rapat tersebut kami memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Tetapi, catatannya dengan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 yang diperketat. Poin ini yang harus diawasi secara ketat oleh Bawaslu,” ujar Agung.

 

Termasuk, tutur politisi Fraksi Partai Demokrat ini, pada masa kampanye mendatang harus menghindari adanya pengumpulan massa. Seperti pertunjukan dangdut, pengumpulan massa di lapangan untuk menghindari timbulnya klaster-klaster baru penularan Covid-19.

 

“Jangan sampai nanti justru Pilkada ini menjadi klaster baru penularan Covid-19. Kami minta jaminan dari Bawaslu untuk tegas. Kalau memang betul ditemukan adanya potensi pelanggaran aturan, maka harus tegas dibubarkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru penularan Covid-19,” tandas Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu.

 

Legislator dapil Jawa Barat I ini menyarankan, ke depannya para paslon peserta Pilkada 2020 dapat melakukan berbagai terobosan sistem kampanye terbaru memanfaatkan era kemajuan teknologi yang pesat saat ini. Poin pentingnya, tegas Agung, kampanye tidak boleh menimbulkan kerumunan secara fisik.

 

“Kalau ada paslon yang mau membuat konser secara virtual dipersilahkan. Namun, adanya kampanye di lapangan dengan mengumpulkan massa dan arak-arakan itu yang harus dihindari. Mari, saat ini para peserta Pilkada menggunakan cara yang baru untuk kita menyajikan visi-misi paslon dengan pemanfaatan teknologi yang sudah maju pesat,” pungkas Agung. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pastikan Penerapan Prokes dalam Pilkada Dilaksanakan secara Ketat
02-12-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengharapkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dapat berjalan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang...
Agung Widyantoro Apresiasi Upaya KPU Semarang Tingkatkan Partisipasi Pemilih
01-12-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mengapresiasi strategi kreatif yang dilakukan KPU Kota Semarang sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih...
Legislator Minta Penyelenggara Pilkada Semarang Disiplin Prokes
01-12-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Paryono meminta penyelenggara Pilkada di Kota Semarang, Jawa Tengah, baik itu KPU dan Bawaslu agar...
Pasien Positif Covid Bisa Berikan Suara Dalam Pilkada
01-12-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Syamsurizal memberikan kepastian bahwa pasien positif Covid-19 nantinya tetap akan mendapatkan hak pilih. Ia mengatakan...