Kelompok Tani Butuh Alat Pengolahan Kakao Menjadi Cokelat

19-10-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto (kanan) saat mengunjungi pabrik pengelolaan kakao di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (15/10/2020). Foto : Eko/Man

 

Kakao merupakan bahan baku utama untuk pengolahan makanan dan minuman cokelat. Proses pengolahan kakao menjadi cokelat secara konvensional hanya sesuai untuk diterapkan pada skala industri dengan kapasitas besar dan proses yang berkelanjutan. Melihat persoalan ini Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengharapkan pemerintah memenuhi alat pengolahan seperti yang dibutuhkan para kelompok tani kakao. Menurutnya, Sumatera khususnya lampung sangat potensial untuk penanaman dan budidaya kakao.

 

"Begitu banyaknya produktivitas cokelat, tetapi mesin untuk pengolahannya tidak memenuhi kapasitas. Pemerintah diharap serius untuk menyiapkan instalasinya, supaya cokelat yang diproduksi petani bisa ditampung dan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan cokelat dalam negeri," papar Hermanto saat mengunjungi pabrik pengelolaan kakao di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (15/10/2020).

 

Beragamnya alat dengan konsumsi energi tinggi menyebabkan pengolahan kakao membutuhkan biaya investasi dan operasional yang cukup besar. Selain itu, dibutuhkan pula tenaga yang terampil untuk pengoperasian dan pemeliharaan alat. Hal ini tentunya menjadi keterbatasan bagi industri kecil dan para petani kakao di Indonesia untuk memproduksi cokelat sendiri karena harga mesin pengolah cokelat yang sulit dijangkau.

 

Sekitar 90-95 persen kakao di dunia diproduksi oleh petani kecil yang relatif berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, proses alternatif sangat dibutuhkan agar pembuatan cokelat dapat dilakukan pada skala kecil. Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin beranggapan, bahwa kakao bisa menjadi salah satu komoditas pertanian untuk ketahanan pangan nasional.

 

"Kakao merupakan objek yang bisa menopang ketahanan pangan nasional. Beberapa daerah yang memiliki iklim yang pas untuk menanam kakao bisa berkoordinasi dengan pemerintah. Ini merupakan peluang, dan petani tidak usah sungkan-sungkan jika membutuhkan bibit dan bantuan dari pemerintah," ungkap Rudi sapaan akrabnya. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kembalikan Fungsi Bulog sebagai Lembaga Pengendali Pangan yang Mumpuni
01-12-2020 / KOMISI IV
Terkait rencana Kementerian BUMN untuk membentuk Holding BUMN Pangan dengan suntikan anggaran Rp 1 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN),...
Ichsan Firdaus Dorong Penguatan Karantina untuk Produk Ekspor
29-11-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mendorong penguatan karantina tidak hanya untuk produk impor, namun juga produk-produk holtikultura yang...
Masuki masa Tanam, Distribusi Pupuk Diharapkan Tepat Sasaran
28-11-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mengatakan lazimnya memasuki musim tanam 2020-2021, kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani meningkat....
Komisi IV Terima Aspirasi Masyarakat Terkait Pembuangan Limbah Tapioka
28-11-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menerima aspirasi masyarakat di Kelurahan Kenanga, Sungailiat, Kabupaten Bangka terkait polisi udara dampak pembuangan limbah perusahaan...