Komisi VI Dukung Pembinaan UMKM di NTB

20-10-2020 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standardisasi Nasional (BSN), ITDC, PT. Wijaya Karya, PT. Garuda Indonesia, dan PT Sarinah, di Lombok, NTB, Senin (19/10/2020). Foto : Ica/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, yang telah mengambil langkah-langkah pembinaan untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTB untuk menjadi supplier utama dari belanja-belanja pemerintah daerah.

 

Hal itu diungkapkan Hekal saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standardisasi Nasional (BSN), ITDC, PT. Wijaya Karya, PT. Garuda Indonesia, dan PT Sarinah, di Lombok, NTB, Senin (19/10/2020). Kunker ini guna meninjau dukungan Kementerian BUMN terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di NTB, khususnya dalam menunjang dan memberikan pembinaan terhadap pelaku UMKM.

 

"Tentunya ingin kita support (UMKM), karena hal tersebut menjadi penopang ekonomi kerakyatan di masa pandemi ini," papar Hekal. Politisi Partai Gerindra itu juga meminta kepada jajaran BSN untuk mempermudah UMKM mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar UMKM dapat semakin berkembang serta memiliki kualitas, desain, dan pemasaran yang bagus.

 

Namun, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini telah menyebabkan penurunan jumlah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, yang berdampak pada menurunnya penjualan produk UMKM. Sehingga hal ini mengharuskan Pemerintah memberikan solusi bagi UMKM, khususnya pelaku UMKM di Lombok.

 

"Kita ingatkan kepada mitra-mitra kita agar dapat dipikirkan bagaimana wisata lokal dapat turut menghidupkan perekonomian lokal, terutama dengan UMKM-nya," jelas Hekal. Hekal mengingatkan kepada mitra-mitra Komisi VI DPR RI agar dapat membina UMKM, sehingga ke depannya UMKM dapat berdiri sendiri. (ica/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Perlu Maksimalkan Sektor Energi
02-12-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai potensi kekayaan alam Indonesia dalam bidang energi dan batu bara...
PT RNI Harus Punya ‘Roadmap’ yang Jelas Sebelum Jadi Holding BUMN Pangan
01-12-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta perbaikan dari sisi korporasi calon Holding BUMN klaster Pangan. Calon Perusahaan Holding...
Lamhot Sinaga Usulkan PTPN Berbasis Komoditas
01-12-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup diklasifikasikan berbasis komoditas perkebunan strategis nasional...
BUMN Asuransi Harus Jaga ‘Good Governance’
30-11-2020 / KOMISI VI
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN menekankan agar BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi menyelenggarakan manajeman secara...