Perlu Campur Tangan Pemerintah Kembangkan Perikanan Tangkap

20-10-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto : Eko/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyampaikan, sinergi masyarakat nelayan dengan pemerintah baik pusat maupun daerah perlu semakin ditingkatkan. Kondisi masyarakat nelayan selalu menemui kendala persoalan permodalan. Sedangkan para investor masih enggan untuk membiayai nelayan kecil karena dianggap memiliki risiko tinggi.

 

Sebagai legislator asal Sulawesi Selatan II, Akmal menghadirkan berbagai program, peluang dan bantuan langsung kepada masyarkat nelayan baik yang ia lakukan secara mandiri maupun ia kerjasamakan dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

"Nelayan yang tergabung dalam sebuah kelompok usaha, akan berkesempatan besar dalam menerima bantuan pemerintah. Kondisi ini selain melatih para nelayan dalam berorganisasi, bekerjasama juga akan menjadikan kelompok nelayan ini akan memiliki skala besar yang sedapat mungkin akan setara dengan perusahaan dalam skala menengah," urai Akmal dalam siaran persnya, Selasa (20/10/2020).

 

Politisi PKS ini selain bedialog dengan kelompok nelayan, juga sekaligus memberikan pelatihan penanganan ikan. Kegiatan ini ia lakukan di berbagai lokasi, kecamatan-kecamatan sentra perikanan secara serempak. Dengan fasilitas kegiatan secara daring yang sedang tren saat ini, memungkinkan peserta mengikuti kegiatan pada tempat berbeda-beda dengan lokasi berjauhan.

 

Ia menambahkan, pelatihan penangan ikan bisa juga dilakukan di atas kapal. Sebagai contoh adalah pelatihan penanganan ikan di atas kapal diselenggarakan dua hari hingga, Jumat-Sabtu (16-17/10/2020) dan diikuti oleh 75 nelayan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

 

Bahkan, lanjutnya lagi, mengusung konsep semi blended, nelayan diberikan materi secara online dan mempraktikkan di lapangan dengan pendampingan penyuluh. Sementara pelatihan tuna roll digelar secara daring pada Jumat (16/10/2020) dan diikuti oleh 2. 617 peserta dari 34 provisi di Indonesia.

 

"Saya berharap, ada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan adanya kegiatan seperti ini. Di tengah wabah Covid-19, produk olahan dari ikan bisa dikonsumsi atau bahkan dijual untuk membantu perekonomian keluarga", tutup Andi Akmal Pasluddin. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kembalikan Fungsi Bulog sebagai Lembaga Pengendali Pangan yang Mumpuni
01-12-2020 / KOMISI IV
Terkait rencana Kementerian BUMN untuk membentuk Holding BUMN Pangan dengan suntikan anggaran Rp 1 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN),...
Ichsan Firdaus Dorong Penguatan Karantina untuk Produk Ekspor
29-11-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mendorong penguatan karantina tidak hanya untuk produk impor, namun juga produk-produk holtikultura yang...
Masuki masa Tanam, Distribusi Pupuk Diharapkan Tepat Sasaran
28-11-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mengatakan lazimnya memasuki musim tanam 2020-2021, kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani meningkat....
Komisi IV Terima Aspirasi Masyarakat Terkait Pembuangan Limbah Tapioka
28-11-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menerima aspirasi masyarakat di Kelurahan Kenanga, Sungailiat, Kabupaten Bangka terkait polisi udara dampak pembuangan limbah perusahaan...