Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Harus Diutamakan

20-11-2020 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Anang Susanto (tiga dari kiri) saat mengikuti tim kunjungan spesifik Komisi V DPR RI di Jawa Barat, Kamis (19/11/2020). Foto : Tiara/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Anang Susanto menyoroti pentingnya pembebasan lahan terhadap ketersediaan lahan dalam setiap pelaksanaan pembangunan jalan tol. Sehingga nantinya bisa diprediksi secara teknis dan konkret jangka waktu yang dibutuhkan dalam setiap penyelesaian progress pembangunan jalan tol.

 

"Kebanyakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap pembangunan jalan tol, yakni terkait soal pembebasan lahan. Ini yang selalu menjadi penghambat dan sulit diukur waktu yang dibutuhkan. Khususnya Tol Cisundawu itu sudah direncanakan lama, tapi setelah dicek ternyata masih terhambat proses pembebasan lahan di beberapa seksi, ini yang disayangkan. Seharusnya persoalan tanah itu lebih diutamakan," ungkap Anang di Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).

 

Untuk itu politisi dapil Jawa Barat II ini meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota setempat untuk proaktif mesosialisasikan untuk mempermudah proses pembebasan lahan. Ditambah dengan adanya ketidaksempurnaan data-data terkait lahan milik masyarakat yang menimbulkan hambatan dari proses pembebasan lahan itu sendiri.

 

"Selesai atau tidak selesainya target pembangunan tol itu terkait dengan persoalan lahan tadi. Kalau pembebasan lahannya lambat atau tidak selesai artinya kan akan mengulur waktu juga, dan tentu ini juga akan sangat merugikan masyarakat. Artinya dananya juga akan semakin menggelembung, harga tanahnya semakin mahal, hal-hal pengeluaran lain juga akan semakin tidak terkontrol," tandas Anang.

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi yang menyesalkan masih terkendalanya pembebasan lahan dalam proyek Tol Cisundawu. Pasalnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya menegaskan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 61 Km di Provinsi Jawa Barat ditargetkan rampung seluruhnya pada akhir 2021. 

 

"Saya berhadap kepada pemerintah pusat untuk bisa bekerjasama lebih intens dan lebih dekat lagi meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah baik di Pemda Sumedang, Bandung, dan Majalengka ikut terlibat dalam membantu pembebasan lahan itu," tutur politisi PKB itu.

 

Dedi menambahkan, jika nantinya jalan tol Cisumdawu dapat segera beroperasi tentunya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di Jawa Barat. "Sehingga nantinya pariwisata juga akan tumbuh dengan pesat, kemudian akses ke bandara melalui tol ini juga menjadi lebih cepat hanya 45 menit dari Bandung ke Bandara Kertajati," harapnya. 

 

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Hardy Siahaan menjelaskan terkait dengan progress pembebasan lahan Cisundawu terbagi atas 6 seksi. Seksi pertama progress lahannya mencapai 93 persen, seksi kedua 95,5 persen, seksi ketiga 100 persen, seksi keempat 11,6 persen, seksi kelima 18,4 persen dimana 16 persen diantaranya adalah lahan perhutani dan seksi keenam 87,5 persen dimana 58 persennya adalah lahan perhutani. Dalam pembebasan lahan tersebut turut bekerja sama dengan instansi pemerintahan yakni BPN.

 

"Terkait kendala pembebasan lahan ada sejumlah faktor diantaranya, kinerja dari instansi pembebasan lahan dimana pendataan invent dan indent terhadap bidang itu masih sering terjadi kesalahan, yang kedua terkait pemberkasan yakni terbatasnya jumlah SDM, sehingga pemberkasan itu menjadi sangat terlambat sehingga data yang sudah dimusyawarahkan mengantri untuk divalidasi," ungkapnya. (tra/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Harap ‘Fit and Proper Test’ Hasilkan LPJK Handal
01-12-2020 / KOMISI V
Komisi V DPR RI menggelar hari pertama pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Pengurus Lembaga Pengembangan...
Desa Kutuh Berikan Contoh Pemanfaatan Dana Desa yang Tepat
28-11-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menilai Desa Kutuh di Kabupaten Badung, Provinsi Bali merupakan salah satu contoh desa yang...
BUMDes Tridadi Makmur Sleman Bisa Jadi Percontohan
27-11-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menilai pengelolaan BUMDes Tridadi Makmur, Desa Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa...
DPR Dukung Pembangunan Infrastruktur Desa di Kalsel
27-11-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizami Karsayuda mengatakan bahwa Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari enam puluh lima kawasan pembangunan...