DPR RI terima IHPS dan LHP Semester I- 2011 BPK

04-10-2011 / LAIN-LAIN

BPK Temukan 3.463 Kasus Ketidakpatuhan Penggunaan Keuangan Negara

Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan 3463 kasus atau setara 7,71 triliun rupiah ketidakpatuhan penggunaan Keuangan Negara  yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian serta kekurangan penerimaan Negara. “BPK juga menemukakan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 7967 kasus atau setara 18,96 triliun rupiah,” kata  Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Purnomo Hadi di depan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 4/10/11, sesaat sebelum menyerahkan Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I tahun anggaran 2011.

Lebih lanjut Purnomo mengemukakan dari hasil pemeriksaan yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 menemukan sebanyak 11430 kasus senilai  26,68 triliun rupiah.  Total objek pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2011 sebanyak 682 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 460 objek, kinerja sebanyak 14 objk , PDTT 208 objek. Adapun objek pemeriksaan keuangan meliputi LKPP, LKKL, LKPD dan LK badan lainnya termasuk LK BHMN, tambahnya.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie  tersebut Purnomo mengatakan bahwa BPK memberi  opini wajar tanpa pengeculian (WTP)  atas 52 LKKL, opini wajar dengan pengeculian (WDP) ata 29 LKKL dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 2 LKKl tahun 2010  kementerian, lembaga Negara dan lembaga negera non kementerian.

Pelayanan  tranportasi Haji masih bermasalah 

Sementara itu dalam penyelenggaaraan haji tahun 1431H/2011 M, Purnomo mengemukakan bahwa BPK menemukan bahwa dalam pelksanaan masih ditemukan permasalahan pelyanan transportasi terhadap perumahan yang lokasinya jauh dari titik penjemputan belum optimal  yang sering menimbulkan kelelhan fisik, khususnya bagi jemaah usia lanjut/sakit.

Hasil pemantau penyelesaian kerugian negara/dareah semester I tahun 2011 menunjukkan bahwa kerugian Negara/daerah periode tahun 2004 sampai Semester I tahun 2011 adalah sebanyak 85.139 kasus senilai Rp 17,93 triliun dan yang terangusur sebanyak 18.297 kasus senilai Rp 1,81 trilun. Pelunasan Rp. 4,84 triliun dan penghapusan kerugian mencapai rp. 10,20 triliun.

Dalam laporan tersebut juga terungkap bahwa laporan yang berindikasi tindak pidana yang telah disdmapikan kepada penegak hokum  dari tahun 2003 sd. Semester I 2011 adalah 305 kasus 33, 66 triliun rupiah dengan sisa kasus yang belum ditindak lanjuti sebanyak 139. (LSS)/foto:iw/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...