DPR Dukung Kenaikan Anggaran Alutsista

07-10-2011 / PIMPINAN

Kondisi Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) TNI yang sudah tidak layak mendapat perhatian DPR. Untuk menjamin pertahanan negara dapat terjaga dengan baik Pimpinan DPR bersama Komisi I menyatakan mendukung kenaikan anggaran sebesar 3 triliun rupiah untuk pengadaan alutsista pada APBN 2012.

“Pimpinan DPR mendorong Komisi I menyetujui kenaikan anggaran untuk alat-alat pertahanan negara ini. Alat-alat yang sudah tua harus dimodernisasi. Jadi pagu anggaran indikatif kenaikannya lumayan 3 triliun menjadi total 64,5 triliun,” jelas Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dalam konperensi pers di ruang wartawan, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/11).

Priyo menekankan agar Kementrian Pertahanan dan Mabes TNI dalam pengadaan Alutsista mengutamakan produksi industri pertahanan dalam negeri seperti PT. Pindad, PT. PAL dan lain-lain. “Jadi perlu mengutamakan produk dalam negeri. Jangan sampai produk kita dilirik negara lain, tapi militer kita menengok saja tidak. Ini salah kaprah. Kalau tidak, penambahan anggaran bisa kita batalkan,” tandasnya.

Ia memberi catatan apabila sistem persenjataan yang akan dibeli tidak diproduksi di dalam negeri maka pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Program Joint Production, perusahaan pertahanan dalam negeri bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Pilihan lain dengan menerapkan pembelian dengan sistem trade off, menukar dengan produk produksi dalam negeri.

Pada bagian lain Priyo meminta agar anggaran Kementrian Pertahanan dapat menyentuh prajurit yang bertugas di pulau terluar. “Saya mendapat input ketika mengunjungi prajurit yang bertugas di Pulau Nipah, sedih mendapat masukan tentang perolehan lauk pauk mereka dan ada yang sekian waktu makan mie instan,” papar politisi Partai Golkar ini. “Jadi utamakan anggaran prajurit bukan untuk para Jendral,” demikian Priyo.

Panggil Menkominfo

Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam ini secara khusus juga memberi pertahatian pada kasus sedot pulsa yang dinilainya telah merugikan masyarakat. “Saya baru saja menandatangani surat untuk mengundang Menkominfo menjelaskan duduk perkara penyedotan pulsa illegal ini kepada sidang Komisi I,”katanya. Menurutnya tindakan ini masuk kategori kriminal dalam konteks penipuan dan pencurian.

Ia menyayangkan pemerintah, operator telepon, termasuk media tidak awas memantau hal ini sehingga baru terungkap setelah banyak pihak mengalami kerugian milyaran rupiah. “Ini yang perlu diketahui apakah ada unsur pembiaran dari operator, sehingga perusahaan penyedot pulsa bisa leluasa. Kalau ada pembiaran perlu ada tindakan,” tegasnya. Perusahaan yang terlibat dibelakang aksi sedot pulsa ini menurutnya perlu segera diumumkan kepada publik dan segera ambil langkah mem-black list mereka. (iky) foto:ry/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Puan Maharani Minta Peserta Pilkada Tak Mobilisasi Massa Saat Kampanye
30-09-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua peserta dan penyelenggara Pilkada 2020 untuk mematuhi protokol kesehatan di semua tahapan guna...
Ketua DPR: Jangan Ada Pihak Dirugikan RUU Ciptaker
30-09-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan dilakukan secara...
Ketua DPR Pastikan APBN 2021 Antisipasi Tantangan Ekonomi Akibat Covid-19
29-09-2020 / PIMPINAN
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Ketua DPR RI Dr. (H.C.)...
Dorong Tes Mandiri, Ketua DPR Minta Tarif ‘Swab Test’ Diturunkan
29-09-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah mengendalikan tarif swab test atau tes usap sebagai salah satu langkah...