Baleg Undang Panitera Beri Masukan RUU MA

26-10-2011 / BADAN LEGISLASI

 

            Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang Panitera Kepala Mahkamah Agung dan Ikatan Panitera Seluruh Indonesia (IPASTI) untuk memberikan berbagai masukan terkait dengan Perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

            Sebelumnya Badan Legislasi juga telah mengundang pihak-pihak terkait lainnya diantaranya Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hasril Hertanto, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Komisi Yudisial.

            Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub, Selasa (25/10), dia mengatakan masukan-masukan dari praktisi hukum ini sangat bermanfaat untuk menyempurnakan draft RUU dimaksud.

            Menurut Sunardi, RUU ini termasuk salah satu RUU yang harus diselesaikan Baleg karena masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2011.

            Sunardi mengatakan, ada beberapa pokok masalah yang telah diidentifikasi terkait dengan perubahan UU ini, diantaranya adalah mengenai pembatasan kasasi baik perkara perdata, perkawinan, maupun pidana.

            Selain itu, pembagian obyek pengawasan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). MA khusus mengawasi bidang teknis yuridis dan KY khusus mengawasi perilaku hakim sesuai UUD 1945.

            Organisasi MA dan Kepaniteraan juga menjadi pokok masalah, apakah organisasi MA dan kepaniteraan dalam kaitan dengan manajemen perkara sudah ideal. Transparansi dan manajemen perkara juga menjadi pokok permasalahan. Di sini permasalahan yang dapat dan perlu didalami adalah sudahkah MA transparan, sudahkah manajemen penanganan perkara di MA menerapkan asas peradilan yang cepat dan professional sehingga benar-benar mudah dijalani, tidak berbelit-belit, serta mampu mengeliminir praktik mafia hukum.

            Rekrutmen hakim MA juga perlu menjadi perhatian dalam RUU ini, apakah kebutuhan di MA sendiri terhadap hakim yang akan direkrut oleh KY sudah berjalan sebagaimana mestinya, dalam arti hakim-hakim agung yang direkrut KY sesuai dengan kebutuhan MA sendiri.  

            Masukan-masukan ini tentunya sangat  diperlukan agar MA ke depan benar-benar dapat mengemban amanat Pasal 1 ayat )3) UUD 1945 dan Alinea Ke empat Pembukaan UUD 1945.  

Dalam memberikan masukannya, Panitera Kepala Suhadi menyampaikan, untuk mengatur bagaimana Mahkamah Agung ke depan sudah diatur dalam blue print.

Terkait dengan jumlah perkara yang masih banyak belum tertangani. Suhadi mengatakan, adanya kendala di sini dimana jumlah perkara yang masuk tidak seimbang banyaknya dengan jumlah hakim agung.

Dalam setahun ada kurang lebih 13.000 perkara dan tunggakan tahun sebelumnya ada 8.000 perkara, sehingga jumlah keseluruhannya sekitar 22.000 ribu. Jumlah yang paling tinggi dicapai selama ini dalam sebulan sekitar 1.000 perkara yang putus. “Kalau perkara yang putus sekitar 1.000 – 1.400 perkara, dalam setahun dapat menyelesaikan 13.000 – 14.000 perkara,” katanya. Namun diakuinya selama lima tahun terakhir belum pernah tercapai 14.000 dalam setahun.   

Dengan adanya efektifitas hakim agung dan pejabat-pejabat kepaniteraan dapat diperoleh suatu produktifitas yang agak tinggi, tetapi jumlah perkara yang masuk makin tahun juga semakin meningkat.

Untuk itu, Suhadi memberikan dua jalan keluar yakni menambah jumlah hakim agung sesuai dengan jumlah perkara atau beban yang ada atau membatasi perkara yang masuk ke mahkamah dalam bentuk kasasi. Misalnya, diberikan suatu kualifikasi khusus agar perkara-perkara yang sederhana atau kecil tidak sampai ke MA. Selain ke dua cara tersebut adalah dengan merubah cara kerja, namun sampai sekarang belum bisa ditemukan. (tt) foto:Ry/parle

  

 

 

 

 

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Apresiasi Pemerintah Beri Kewenangan Pemda
06-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengingatkan agar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Panja Cipta Kerja jangan...
Pembahasan RUU Ciptaker Harus Substantif dan Tidak Retorika
05-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan dalam membahasa RUU Cipta Kerja (Ciptaker),pemerintah harus mengerjakannya secara cermat, penuh kehati-hatian...
Rekonstruksi Pasal di RUU Cipta Kerja yang Bertentangan dengan UUD
04-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta kepada Pemerintah agar merekonstruksi beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Baleg Bahas DIM Bab III RUU Ciptaker
28-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kali ini membahas daftar investarisasi...