DPR Minta Pendistribusian BBM Bersubsidi Diintensifkan

13-05-2009 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Wahyudin Munawir (F-PKS) minta BPH Migas untuk lebih mengintensifkan pendistribusian BBM bersubsidi jenis minyak tanah ke daerah-daerah. Hal tersebut ditegaskan Wahyudin saat Rapat Dengar Pendapat antar Komisi VII DPR dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto (F-PG) dan didampingin Wakil KEtua Komisi VII DPR Sonny Keraf (F-PDIP), Ahmad Farial (F-PPP), di DPR, Rabu (13/5). Wahyudin mengaku prihatin atas keadaan masyarakat di pedesaan yang sampai saat ini masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk keperluan sehari-hari. Hal tersebut menurut Wahyudin dikarenakan pendistribusian BBM bersubsidi jenis minyak tanah ke daerah-daerah belum intensif dan merata. “Pemerintah harus memberikan kemudahan kepada masyarakat pedesaan untuk menyediakan minyak tanah bersubsidi agar masyarakat bisa menikmati minyak tanah bersubsidi,” tegas Wahyudin. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menjelaskan, saat ini pihaknya telah menerapkan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap realisasi suplai dan distribusi BBM bersubsidi berdasarkan kuota kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam surat penugasan kepada Badan Usaha yang mendapat penugasan (PT Pertamina (persero)). Penetapan kuota / alokasi masing-masing kabupaten/kota dibuatkan berdasarkan volume yang sudah ditetapkan dalam APBN. BPH Migas juga telah melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi gangguan pendistribusian BBM yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kecelakaan transportasi maupun kebakaran. Upaya tersebut antara lain mengintensifkan dan meningkatkan kegiatan pengawasan, baik melalui kegiatan verifikasi data pendistribusian BBM yang disampaikan oleh BU maupun pemantauan secara langsung ke lapangan apabila ada indikasi ketidak sesuaian dalam peruntukannya. Selain itu BPH Migas juga telah melakukan koordinasi dengan BU yang mendapat penugasan dan pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah antisipasi gangguan kelancaran pendistribusian melalui pengaturan sumber pasokan jenis BBM tertentu dari depot terdekat milik Badan Usaha. Menanggapi pertanyaan tertulis Komisi VII DPR tentang program gas kota, Tubagus Haryono mengatakan, progress yang telah dilaksanakan oleh BPH Migas sampai dengan akhir tahun 2008 adalah melaksanakan Kajian Pembangunan Kota Gas di 10 kota yang mempunyai atau dekat dengan sumber gas bumi, yaitu : Lhokseumawe, Jambi, Prabumulih, Semarang, Blora, Tarakan, Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan Sorong. Sedangkan untuk tahun 2009, BPH Migas akan melakukan kajian pembentukan Kota Gas di 9 kota, yaitu : Pekanbaru, Muara Enim, Bandar Lampung, Cilegon, Subang, Bojonegoro, Bangkalan, Tenggarong, dan Sengkang. Tubagus Haryono juga mengakui dalam pembentukan Gas Kota, pihaknya menghadapi beberapa permasalahan seperti keterbatasan sumber pasokan gas bumi di sekitar kota gas dan pendanaan pembangunan jaringan. Namun pihaknya telah melakukan upaya seperti koordinasi dengan Ditjen Migas, BP Migas, dan pihak-pihak terkait termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan alokasi pendanaan, perizinan, sosialisasi dan rencana pembangunan jaringan. Sedangkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur jaringan pipa Kota Gas dilakukan oleh Pemerintah melalui APBN. BPH Migas juga telah mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri ESDM untuk menjadikan pembentukan Kota Gas sebagai salah satu program pemerintah yang dicanangkan secara nasional.(olly)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
21-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan...
Anggota DPR Beri Masukan untuk RUU EBT
20-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memberikan sejumlah masukan terkait rancangan undang-undang energi baru terbarukan (RUU EBT) khususnya yang terkait...
Pemanfaatan Energi Nuklir Saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik
19-10-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini...
Proyek Pengembangan PLTP Patuha Patut Diapresisasi
12-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Estimengapresiasi proyek pengembangan PLTP Patuha unit 1 dan 2. Ia menilai, proyek ini...