RUU Ormas - Keberadaan Ormas Asing Akan diatur Secara Tegas

21-03-2012 / PANITIA KHUSUS

 

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Michael Watimena menilai keberadaan ormas asing di Indonesia harus diatur secara tegas agar kegiatan mereka dapat diawasi dan dikontrol.

"Untuk itu, perlu dibuat aturan tegas dengan mewajibkan mereka memberikan laporan berkala, baik dalam pendanaan maupun program kegiatan. Misalnya, tiga bulan, enam bulan atau setiap tahun," kata Michael kepada wartawan di Kepatihan Kompleks Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (19/3).

Pengaturan terhadap ormas asing kata Michael, berguna untuk mengetahui berapa besar dana yang didapatkan dari penyandang dana mereka di luar negeri dan dana itu digunakan untuk kegiatan apa saja."Karena, seringkali kita tidak tahu berapa dana yang mereka dapatkan dari funding luar dan untuk apa kebutuhannya. Seharusnya dijelaskan keberadaan eksistensi dan sumber keuangan mereka,” ujarnya.

Meski begitu pihaknya sampai saat ini belum dapat memastikan berapa jumlah ormas asing yang beroperasi di Indonesia. Selama ini keberadaan mereka belum dapat dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah.

"Mereka dalam melakukan kegiatan di Indonesia di luar pengontrolan dari pemerintah. Padahal, mereka disinyalir sering membocorkan informasi rahasia ke luar negeri," katanya.

Ia mensyinyalir keberadaan ormas asing  berada di Indonesia karena dibiayai penyandang dana untuk maksud tertentu. "Sehingga keberadaannya perlu diatur dalam RUU Ormas secara lebih tegas,” ujarnya.

Untuk itu lanjut dia, ormas asing yang belum terdaftar diimbau untuk segera mendaftarkan diri ke pemerintah. "Sekarang mereka seperti jamur di musim hujan, tetapi nanti mereka suka tidak suka harus mendaftar untuk inventarisasi, baik ke Kementerian Hukum dan HAM, maupun Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Seperti diketahui, kunjungan Pansus RUU Ormas ke Yogyakarta dalam rangka melakukan penjaringan aspirasi dari berbagai unsur masyarakat. Selain ke Yogykarta, Pansus RUU Ormas juga mengunjungi Medan dan Makassar untuk tujuan yang sama.

Politisi dari Partai Demokrat itu  melihat adanya suatu kebutuhan yang sangat kuat untuk melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap UU Nomor 5 1985 tentang ormas yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika saat ini dan ke depan.

Karena itu, kata Michael, DPR berinisiatif untuk menyusun RUU tentang Ormas dan mengadakan kunjungan kerja daerah-daerah untuk mencari masukan positif dan konstruktif secara langsung dari berbagai kalangan.

“RUU Ormas saat ini telah masuk pembahasan bersama dengan pemerintah. Namun untuk kesempatan pembahasan ini kami sangat membutuhkan masukan langsung dari berbagai kalangan seperti pemerintah, Ormas, LSM, maupun dari kalangan perguruan tinggi baik yang berada di pusat maupun di daerah,” terangnya.

Dipilihnya Yogyakarta, lanjut Michael Watimena, karena daerah ini memiliki makna historis, strategis dan dapat menjadi tolak ukur dalam kegiatan dan perkembangan ormas di wilayah Indonesia. Sehingga dapat memberikan banyak masukan kepada Pansus, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan yang ada.

“Mengingat banyaknya ormas yang ada di daerah baik yang merupakan cabang ormas pusat maupun ormas yang memang berkembang di daerah, juga menjadi bagian materi RUU yang ada dalam draft kami. Maka Pansus memandang masih sangat diperlukan masukan dari daerah, baik dari Pemda, pelaku ormas di daerah maupun dari kalangan perguruan tinggi,” ungkapnya.

Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Pansus RUU Ormas di ikuti sejumlah anggotanya yakni Rahardi Zakaria (F-PDIP), Muslim (F-PD), Achmad Basarah (F-PDIP), Indra (F-PKS), dan Dedi Wahidi (F-PKB) disertai unsur Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri dan Kementerian Hukum & HAM, diterima Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX dan jajaran seperti Dinas Sosial, Badan Kesbanglinmas, Biro Hukum, Biro Umum, Humas & Protokol, di Gedhong Pracimosono Kepatihan, Yogyakarta.

Hadir pula dalam pertemuan berbagai instansi terkait seperti Kejaksaan Tinggi (Kajati), Polda DIY dan Korem. Sementara dari unsur ormas, tampak hadir, NU, Muhammdiyah, KNPI, Organisasi Keagamaan seperti PGI, Walubi, Parisada Hindu Dharma, dan Majelis Agama Kong Hu Chu serta  Perhimpunan Solidaritas Buruh.(nt)

  


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui
03-07-2020 / PANITIA KHUSUS
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the...
Pimpinan Pansus RUU Perjanjian Hukum Timbal Balik Pidana Indonesia-Swiss Disahkan
24-06-2020 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mengesahkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan...
Jangan Ada Persoalan Geostrategi pada Pemindahan Ibu Kota Negara
27-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan...
Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
26-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor. Namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh...